Ketua Satgas Covid-19 Nasional Minta Gubernur Kalbar Bentuk Satgas Khusus Perbatasan Negara

WARTA PONTIANAK - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Monardo, melakukan pertemuan bersama Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dan juga forkopimda.

Pertemuan yang membahas mengenai perkembangan Covid-19 di Kalbar itu dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 17 Maret 2021.

Dikatakan Doni, pada dua pekan terakhir di Kalimantan Barat ada terjadi kenaikan jumlah kasus aktif Covid-19 yang lumayan.

Kasus aktif tersebut diduga karena kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang tiba di Kalbar. Dimana dari 77 orang PMI yang diperiksa Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, 69 orang di antaranya positif Covid-19.

Baca Juga: Doni Monardo Positif Virus Covid-19 saat Kesibukannya Urus Bencana

“Kemudian pada rapat senin pagi minggu ini saya melaporkan kepada pak Presiden tentang kenaikan kasus aktif yang ada di Kalimantan Barat, sekaligus meminta izin kepada bapak Presiden bersama dengan perwakilan dari Kementerian dan juga dari Mabes TNI dan Polri untuk bersama-sama berkujung ke Kalbar dalam rangka menyusun sebuah upaya pengendalian Covid, terutama untuk PMI yang tiba diperbatasan,” terang Doni kepada awak media.

Doni menjelaskan, pada empat pekan kebelakang, Kalbar merupakan Provinsi yang memiliki kasus aktif terendah. Demikian pula dengan angka kesembuhannya mendekati 98 persen dan juga angka kematian yang masih jauh dari rata-rata nasional dengan nilai 0,62 persen.

“Kita ingin apa yang telah diraih oleh Provinsi Kalbar, pak Gubernur didukung oleh unsur pimpinan TNI dan Polri, ini kita pertahankan. Oleh karenanya peningkatan kasus ini kita harus cari solusinya dengan berkolaborasi, ada TNI Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, ada juga BPKB yang nantinya akan mengawal proses perencanaan sampai operasional di lapangan,” papar Doni.

Baca Juga: Doni Monardo: Angka Kasus Covid-19 Meningkat Usai Liburan Panjang

Untuk itu, apabila ditemukan ketidakmampuan Provinsi dibeberapa aspek dalam melakukan penanganan Covid-19 di Kalbar, Doni meminta agar secepatnya diusulkan kepada pemerintah Pusat.

“Segala kekurangan yang ada nanti diusulkan kepada pemerintah pusat dan kami akan segera memprosesnya supaya untuk penanganannya supaya lebih cepat,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Doni juga meminta Gubernur Kalbar membentuk Satgas Covid-19 khusus di perbatasan negara. Hal tersebut merupakan upaya agar permasalahan keluar masuknya PMI lewat pintu perbatasan di Kalbar bisa ditangani dengan baik.

Sehingga, jika dilakukan sejumlah pengetatan pintu masuk di perbatasan negara, maka untuk pengendalian penularan Covid-19 bisa terlaksana dengan baik.

Baca Juga: Libur Natal dan Tahun Baru, Doni Monardo Ajak Masyarakat di Rumah Saja

“Kita yakin bahwa kerjasama unsur pemerintah pusat dan daerah yang didukung oleh TNI Polri, dari kementerian lembaga, bisa secepat mungkin untuk menangani pengendalian Covid di Kalbar terutama di perbatasan,” bebernya.

Disampaikan Doni, sebelumnya perbatasan negara yang ada di Kalbar untuk penanganan dan pengendalian Covid-19nya masih terkesan tidak bersinegi. Untuk itu, maksud dan tujuan pembentukan Satgas Covid-19 khusus di perbatasan negara ini guna menyatukan berbagai elemen saling berkoordinasi demi pengendalian yang lebih baik.

“Jadi sebelum ada Satgas ini tadi dilaporkan dari Kemenkes bahwa masing-masing selama ini. Sejak nanti terbentuknya Satgas semuanya terkoordinasi, satu pintu dibawah kendali bapak Pangdam. Tadi pak Gubernur sudah mengatakan meminta bantuan bapak Pangdam sebagai Komandan Satgas Khusus Perbatasan. Semua unsur pusat yang ada di perbatasan nanti harus tunduk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh bapak Pangdam,” ungkap Doni.

Baca Juga: Doni Monardo Minta Pelindung Alami Tsunami di Nusakambangan Dirawat

Segala bentuk kebijakan dan kebutuhan yang tidak bisa disiapkan pemerintah daerah agar secepatnya diusulkan ke pusat. Doni meminta kehadiran BPKP Provinsi Kalbar juga bersinergi dalam masalah ini.

“Di sini ada BPKP Provinsi dan ada dari pusat juga yang nanti bersama-sama untuk mengawal. Jadi dari proses perencanaan sampai dengan operasional harus dikawal oleh BPKP agar tidak terjadi kerugian negara,” tutup Doni. ***