“Seperti jaringan telekomunikasi, air bersih dan listrik pihak taman juga harus membantu pemerintah daerah,” ucapnya.
Menurut Wakil Bupati, kehidupan masyarakat di Danau Sentarum cukup menyedihkan karena mata pencaharian mereka itu hanya nelayan.
Rata – rata mereka nelayan, ada juga ditopang dari usaha walet tapi hanya orang - orang tertentu saja dan ada juga Arwana.
"Mereka itu sangat tergantung dengan alam. Sementara hasil alam disana tidak boleh dibawa keluar,” jelasnya.
Selain itu Wakil Bupati juga menyinggung soal tidak adanya mercusuar rambu – rambu penunjuk jalan di Danau Sentarum, padahal hal tersebut sangat penting agar masyarakat tidak tersesat. Begitu juga di daerah Danau Sentarum tidak ada rumah singgah.
“Hal – hal seperti ini dapat dilakukan oleh pihak taman nasional, jangan hanya mengambil keuntungan saja dari status daerah yang masuk dalam kawasan taman nasional,” jelasnya.
Sementara itu Hairudin Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu menyampaikan, bahwa selama ini masyarakat Kapuas Hulu yang masuk dalam kawasan taman nasional baik itu dari Danau Sentarum dan Betung Kerihun perlu diperhatikan.
“Karena masyarakat yang tinggal dalam kawasan taman nasional itu banyak yang belum sejahtera,” ucapnya.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan BBTNBKS selama ini, terutama evaluasi terhadap Non Govermental Organization (NGO) yang merupakan rekanan dari BBTNBKS.