Network
WARTA PONTIANAK - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sambas tahun anggaran 2020 ke kepada legislatif. Penyampaian raperda digelar pada paripurna di ruang sidang utama DPRD Sambas, Rabu 2 Juni 2021.
Baca Juga: Polres Sambas Ringkus Pengedar Sabu 1 Kg Jaringan Internasional
Raperda diterima langsung Pimpinan Sidang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Arifidiar didampingi para wakil ketua DPRD dan disaksikan anggota DPRD Kabupaten Sambas dan Pejabat Struktural Pemda Kabupaten Sambas.
Dalam pengantarnya, Bupati Sambas mengatakan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 terbilang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan Bupati, Tahun Anggaran 2020, semua pemerintah, pemerintah daerah bahkan negara lain di dunia, terkena dampak pandemi covid 19.
"Tahun 2020, adalah awal dari pandemi, dan berdampak pada semua lini atau tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia dan dunia. Dari sisi pengelolaan keuangan negara maupun daerah, pandemi juga memberikan dampak dan tekanan yang luar biasa," ingat Bupati.
Baca Juga: Motif Pembunuhan di Sambas, Pelaku Sakit Hati karena Kekasihnya Mengaku Janda Ternyata Istri Orang
Dalam penanganan pandemi, pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pengurangan dana transfer pemerintah pusat ke daerah baik dana alokasi umum, khusus maupun bagi hasil.
Bupati melanjutkan, pemerintah pusat juga memerintahkan pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi dana APBD dengan melakukan pergeseran belanja kegiatan yang diperuntukkan penanganan pandemi.
"Namun demikian, dengan kondisi penanganan pandemi, Alhamdulillah daerah kita masih tetap melaksanakan pembangunan serta terus berbenah," ungkap Bupati.
Dalam nota pengantarnya, Bupati mengatakan, penyampaian raperda sebagai bagian penting dalam konteks pembangunan daerah, dimana raperda dimaksud menjadi tolak ukur pencapaian kinerja pemda yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran.
