Penggunaan Dana Desa, Apdesi: 10 Kepala Desa di Kapuas Hulu sudah Diperiksa

WARTA PONTIANAK - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Yusuf Basuki menyebutkan sepanjang 2020 hingga 2021 ini sudah ada sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang diperiksa oleh aparat penegak hukum terkait penggunaan Dana Desa.

"Ada 10 Kepala Desa yang sudah diperiksa oleh APH terkait penggunaan dana desa ini," katanya disela - sela kegiatan Bimten Pengelolaan Dana Desa, Jumat 14 Agustus 2021.

Baca Juga: Fransiskus Diaan Ingatkan Hal Ini saat Luncurkan Model Desa CCSR

Yusuf menyampaikan terkait pengawasan dana desa untuk tahun 2020 hingga 2021 ini penggunaanya sudah cukup baik, meskipun ada temuan - temuan dari Inspektorat maupun APH.

"Tapi temuan - temuan itu bukan berarti adanya kerugian Negera atau korupsi, tetapi ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa," ujarnya.

Yusuf menjelaskan, kesalahan administrasi oleh Kepala Desa karena faktor kurangnya SDM, sehingga untuk mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kemampuan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa ini pihaknya mengadakan Bimbingan Teknis terkait penggunaan dana desa.

"Kesalahan administrasi yang dilakukan Kepala Desa ini terkadang tidak sesuai dengan bidangnya. Misalnya dana untuk bidang pemberdayaan, namun masuk dalam bidang pembangunan," jelasnya.

Untuk penyerapan dana desa di Kapuas Hulu sendiri kata Yusuf, sejauh ini untuk tahap satu sudah mencapai 75 persen.

Baca Juga: Kapuas Hulu akan Gelar Pembelajaran Tatap Muka 19 Agustus , Kusnadi: Semua Guru Memastikan sudah Divaksin 

"Kita akan ikut mengawasi penyaluran maupun penggunaan dana desa di Kapuas Hulu ini," jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat sangat mengharapkan dalam forum ini agar permasalah yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam penggunaan dana desa ini dapat dibuka habisa - habisan di kegiatan ini.

"Jangan sampai kedepan ada permasalahan lagi dalam penggunaan dana desa. Dalam forum inikan ada dari kepolisian dan kejaksaan, sampaikan apa yang menjadi masalah dari Kepala Desa," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, masalah SDM di desa menjadi salah satu faktor lemahnya penggunaan dana desa sehingga diharapkan dalam kegiatan Bimtek pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kapasitas kemampuan dari Kepala.Desa maupun aparaturnya dalam mengelola dana desa kedepan.

Baca Juga: Peringati Tahun Baru Islam, Wabup Berbagi Bersama Anak Yatim

"Jika saya lihat pengelolaan dana desa sudah cukup baik. Tapi memang ada beberapa desa yang dipanggil karena dianggap tidak ada keterbukaan dalam menggunakan dana desa ini. Intinya Kepala Desa itu transparan saja," tutupnya.***