Network
"Harapannya setelah MoU kita bisa berbagi kebijakan yang bisa kita lakukan berdasarkan kajian dan lebih meningkat bagi Kota Pontianak," ujarnya.
Selain itu, dalam kerjasama ini juga dilakukan pertukaran data untuk melihat tren pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Usut Kasus Suap Bupati Bogor, KPK Sita Dokumen Keuangan dan Sejumlah Uang Asing di Empat TKP
Dari gambaran kondisi tersebut, maka selanjutnya dicari solusi yang terbaik dengan formulasi yang cocok untuk diimplementasikan di Kota Pontianak.
Apalagi Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalbar menjadi pusat kegiatan ekonomi. Pontianak memiliki keunikan dengan potensi yang banyak karena konektivitasnya terhadap kabupaten dan kota.
"Kita kerja tidak hanya lingkup diri kita sendiri akan tetapi untuk manfaat yang lebih luas bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar," kata Imik.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan MoU yang telah ditandatangani ini, pihaknya akan membentuk tim yang melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Kalbar dan Pemkot Pontianak untuk mendiskusikan pertukaran data, berbagai kebijakan, termasuk diskusi yang bisa dibangun kedua belah pihak.
Baca Juga: Pemkab Landak dan Ditjen Perbendaharaan Teken MoU Pengelolaan Keuangan
"Selain efektif juga optimalisasi misalnya percepatan. Kita melihat dari sisi APBD Kota Pontianak tren pendapatannya bagus," tutupnya. ***
