Network
WARTA PONTIANAK – Keluarga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kayong Utara melakukan dialog bersama Penjabat Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, guna menyampaikan masukan ke Pemerintah Daerah.
Dialog yang bertempat di ruang rapat Bupati Kayong Utara, Kamis 12 Oktober 2023 tersebut, berjalan menarik dan dinamis, lantaran membahas tentang upaya memajukan Kayong Utara.
Apalagi Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara, Jumadi, yang juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam sebagai moderator dalam dialog tersebut.
Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kayong Utara, Ridwansyah, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Penjabat Bupati Kayong Utara atas berkenan nya menerima audiensi Keluarga Besar KAHMI Kayong Utara.
"Saya juga kerap dipanggil untuk menyampaikan rekomendasi Musyawarah Daerah KAHMI, seperti yang berlangsung bulan September 2022 lalu. Isi rekomendasi diantaranya, mendorong pemerintah dan stake holder untuk mengupayakan pendirian Perguruan Tinggi di Kayong utara, melanjutkan Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis dan mendorong Pemerintah Kayong Utara agar fokus pada Infrastruktur di Kayong Utara," jelasnya.
Sementara menanggapi tentang pendirian perguruan tinggi yang sebenarnya sudah lama digagas oleh Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, PJ Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya mengatakan, saat itu anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sehingga diusulkan terlebih dahulu membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi di berbagai daerah dalam program beasiswa bagi putra putri Kayong Utara.
Baca Juga: Ini Harapan KAHMI Kayong Utara Terhadap Harisson
"Saya sepakat jika ada perguruan tinggi di Kayong Utara, karena akan membawa dampak yang sangat besar bagi perputaran ekonomi daerah Kayong Utara. Untuk itu, perlu dicari langkah-langkah efektif dan efisien misalnya mendorong pendirian kampus OSO di Kayong Utara misalnya," ungkap Romi Wijaya.
Mengenai Pendidikan dan Kesehatan gratis, menurut Romi Wijaya, pemerintah perlu mengintervensi kedua bidang dasar ini karena merupakan tanggung jawab wajib bagi pemerintah.
