Network
WARTA PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Gedung Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat secara hybrid, Selasa 7 Mei 2024.
Dalam kesempatan itu, Romi Wijaya menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemkab Kayong Utara dalam Rakor tersebut merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di wilayahnya.
"Ini merupakan komitmen Pemkab Kayong Utara dengan menghadiri Rakor tersebut, karena KPK RI mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik," ujar Romi.
Lebih lanjut, Romi menjelaskan bahwa dalam Rakor tersebut, KPK RI memberikan pemaparan mengenai pengawasan dan pencegahan korupsi, serta memberikan masukan kepada instansi terkait agar tidak terjadi penyimpangan.
KPK RI juga memberikan bimbingan terkait temuan yang didapat agar tidak terulang kembali di tahun berikutnya.
"Kegiatan Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini ditujukan sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui perbaikan di area intervensi dengan Program Monitoring Center Of Prevention (MCP)," jelas Romi.
Baca Juga: Miliki Harta Berlimpah, Petinggi Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK
Romi mengungkapkan bahwa sesuai dengan undangan dari KPK RI, Pemkab Kayong Utara mengikutsertakan Penjabat Sekretaris Daerah Kayong Utara, Rene Rienaldi, Inspektur KKU, Oma Zulfithansyah, Admin MCP, dan Kepala OPD terkait layanan publik dalam kegiatan tersebut.
"Harapannya dengan mengikuti Rakor ini, Pemkab Kayong Utara dapat terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayahnya, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tutupnya. ***
