Network
WARTA PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka membuka kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengenalan Konsep Gender, PUG (Pengarusutamaan Gender), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui bimbingan teknik (Bimtek) penganggaran dan perencanaan responsif gender Kabupaten Sanggau tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Perpustakaan Sanggau itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Selasa 28 November 2023.
Baca Juga: Akhir 2023, DBMSDA Sanggau Optimis Target Jalan Mantap di Sanggau di Atas 50 Persen
Dijelaskan Sekda Kukuh, tujuan dari anggaran yang responsif ini untuk mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses manfaat dan kontrol dari program pembangunan serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap kesempatan dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan melalui kebijakan, program dan kegiatan pemeritnah dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.
“Upaya pengarustamaan gender dalam pembangunan telah tersirat dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025. Selain itu, Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat,” kata Kukuh Triyatmaka.
“Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan permpuan yang tercantum dalam butir kelima millennium development goals 2015,” sambungnya.
Sekda Kukuh juga menyampaikan bahwa kerangka pikir yang responsive gender diperlukan dalam operasionalisasi program dan kegiatan pembangunan khususnya dalam mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
Baca Juga: Sosialisasikan KLB DBD, Tim Datangi Sejumlah Sekolah Dasar di Sanggau
“Reduksi kesenjangan mutlak dilakukan guna memberikan perhatian dan kesempatan berkembang bagi seluruh perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, bimbingan teknik perencanaan dan penganggaran yang responsif gender harus dilaksanakan guna memberikan pemahaman tentang kegiatan pengarustamaan gender bagi para perencanaan dan pelaksana kegiatan organisasi perangkat daerah,” jelasnya. (Abang Indra)
