Network
Baca Juga: Sejak 2022 hingga 2023, Tunjangan Profesi Guru PAI Ketapang Belum Dibayarkan
"Kita juga melihat pengurangan suara yang diperoleh dari caleg-caleg partai demokrat dapil Kalbar 1 sangat banyak kehilangan suara, khususnya saya sendiri caleg DPR RI nomor urut 7 dapil Kalbar 1. Suara Saya yang hilang sekitar 5 ribu lebih dan sekarang yang tersisa tinggal 3 ribu lebih," jelasnya.
Diharapkannya, agar polemik ini tidak menjadi benturan, apalagi ia bersama caleg yang ada merasa diadu domba dengan masalah tersebut, sehingga yang ada adalah saling curiga antar sesama caleg.
"Saya kira hal ini bukan hanya di partai kita saja, namun mungkin juga terjadi di partai politik yang lainnya," ujarnya.
Selain itu, Ia juga telah meminta kepada ketua KPU Kalbar agar Sirekap segera di take down atau tidak usah digunakan dulu, supaya tidak terjadi miss persepsi dan miss komunikasi.
Berdasarkan penjelasan dari KPU, kata dia, KPU Kalbar akan menyampaikan kepada KPU pusat, karena KPU pusat mengambil data C1 yang dibawa, sehingga suara-suara yang ada akhirnya bertambah besar dan tidak berdasarkan dengan hasil yang ada lantaran adanya sistem penulisan tersebut.
Baca Juga: Selain Banyak Bersyukur, 5 Perilaku Kecil ini Bisa Tingkatkan Kebahagiaan Hidup
"Saya yakin jika pihak KPU akan bekerja sesuai aturan dan berharap agar KPU bisa menjaga netralitasnya sebagai lembaga negara yang menjadi penyelenggara Pemilu, sehingga hal-hal buruk yang tidak kita kehendaki tidak akan terjadi. Jadi ada pepatahnya, jangan dianggap air di Kalbar sangat tenang, namun bisa juga air itu menjadi keruh ketika KPU tidak bisa mengakomodir dan tidak dapat memberikan penjelasan," ujarya.
Menurut Djohansyah, Partai Demokrat adalah partai besar, dan pernah memimpin perolehan suara dalam Pemilu. Tentunya memiliki saksi di 12 ribu lebih TPS yang ada di Kalbar dan pengawalan yang dilakukan juga sangat ketat.
Bila ada kecurangan yang merugikan Partai Demokrat, maka akan diangkat dan dilaporkan melalui partai yang selanjutnya akan diteruskan ke pihak-pihak terkait seperti Mahkamah Konstitusi.
