MUI Tuding ada Pejabat Indonesia yang Ingin Buka Hubungan dengan Israel, Siapa Dia?

25 Desember 2020, 15:36 WIB
Ilustrasi bendera Israel dan Indonesia. //PIXABAY/heathertruett/kopikeeran/

WARTA PONTIANAK - Saat menyampaikan sejumlah rekomendasi akhir tahun. Salah satu yang disorot oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni soal sikap Indonesia terhadap Israel.

Ketua MUI, KH Miftachul Akhyar di kesempatan akhir tahun meminta segenap bangsa untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul sehingga mampu bersaing di kancah dunia.

Baca Juga: Menag Harap Peran MUI Lebih Luas dan Tegas Kawal Kerukunan

"Mengajak semua komponen bangsa untuk melakukan muhasabah terhadap pergantian tahun 2020 dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan daya saing SDM bangsa yang unggul di dunia internasional," tutur Miftach kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020.

Di kancah hubungan internasional, dia juga mendesak pemerintah Indonesia tetap bersikap konsisten menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Meski di sisi lain ada iming-iming imbalan masuknya investasi ekonomi.

Pemerintah Indonesia secara resmi, lanjutnya, tidak bergeming dengan desakan membuka diplomasi dengan Israel. Indonesia akan tetap berpegang pada garis politik bebas aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

Baca Juga: Vaksin Covid-19 Masih Tunggu Izin BPOM dan MUI

Namun, seperti diberitakan Galamedia berjudul "MUI Sebut Ada Pejabat yang Ingin Indonesia Buka Hubungan dengan Israel" Miftachul menilai ada beberapa pejabat pemerintah yang terus berupaya agar hal itu bisa terwujud.

"Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi dan lebih tegas menyuarakan di dunia internasional tentang posisioning bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya," paparnya.

Sementara itu, Miftach meminta pemerintah untuk serius dalam mengembangkan ekonomi syariah. Sejumlah skenario dan proposal bagi pengembangan ekonomi syariah di negeri ini telah menjadi keputusan resmi pemerintah.

Baca Juga: Kasus Habib Rizieq, MUI: Hukum Harus Mendidik

Namun, dia mengatakan pemerintah perlu lebih gencar agar mengalokasikan anggaran dan semakin melibatkan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi syariah.

"Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah untuk intervensi lebih besar dalam pengembangan ekonomi syariah," tandasnya.***(Lucky M. Lukman/Galamedia)

Editor: Faisal Rizal

Sumber: Galamedia

Tags

Terkini

Terpopuler