WARTA PONTIANAK - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) pada Januari 2021 lalu telah meluncurkan tiga program Bantuan Sosial (bansos) sekaligus, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300 ribu.
Seperti diketahui, penyaluran ketiga bansos tersebut, sudah dilakukan oleh Kemensos tanggal 4 Januari 2021 lalu. Namun, khusus bansos BPNT dan BST Rp300 ribu, Kemensos akan menyalurkan kembali di bulan Februari 2021 ini.
Sedangkan, untuk bansos PKH yang penyalurannya juga akan dilakukan pada bulan Februari 2021 ini, adalah merupakan pencairan berkelanjutan dari tahap pertama. Pencairan bansos PKH tahap dua ini, akan disalurkan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan Bansos PKH pada bulan Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Mensos Risma Ancam Penerima Bansos Jika Melakukan Hal Ini
Sebelumnya, dalam acara peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 4 Januari 2021, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengumumkan pemberian bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga KPM, BPNT atau kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, dan BST Rp300 ribu untuk 10 juta KPM.
Besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui Kemensos dalam APBN 2021 adalah Rp7,17 triliun untuk PKH, Rp3,76 triliun untuk BPNT atau kartu sembako, dan Rp13,93 triliun untuk BST Rp300 ribu.
Dalam hal ini, Mensos Risma mengimbau kepada seluruh KPM yang menerima bantuan agar menggunakan uang bansos untuk keperluan sehari-hari dan jangan disalah digunakan.
Baca Juga: Tak Pegang KIS Bisa Dapat Bansos Rp300 Ribu pada Februari 2021, Simak Cara di Sini
Mensos Risma mengatakan, apabila ada KPM yang ketahuan menggunakan uang bansos yang diberikan oleh Kemensos untuk keperluan yang tidak semestinya, maka bisa dikenai sanksi evaluasi atau peninjauan kembali apakah pemberian bansos untuk KPM tersebut masih layak diteruskan atau tidak.
Tentunya, sebagai KPM pasti tidak mau bansos PKH, BPNT atau BST Rp300 ribu yang sudah didapatkan dicabut begitu saja oleh Kemensos.
Adapun, keperluan yang boleh atau tidak? dipenuhi dari dana bansos seperti PKH, BPNT dan BST Rp300 ribu adalah seperti di bawah ini.
Baca Juga: Tak Pegang KIS Bisa Dapat Bansos Rp300 Ribu pada Februari 2021, Simak Cara di Sini
Keperluan yang boleh dipenuhi dari dana bansos Kemensos
- Penerima bansos dari Kemensos seperti PKH, BPNT, atau BST Rp300 ribu boleh menggunakan dana tersebut untuk membeli keperluan sekolah seperti buku pelajaran, seragam, alat tulis dan lain sebagainya.
- Penerima bansos dari Kemensos seperti PKH, BPNT, atau BST Rp300 ribu boleh menggunakan dana tersebut untuk belanja bahan pokok seperti lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
- Penerima bansos dari Kemensos seperti PKH, BPNT, atau BST Rp300 ribu boleh menggunakan dana tersebut untuk berobat dan melakukan pemeriksaan kesehatan.
- Penerima bansos dari Kemensos seperti PKH, BPNT, atau BST Rp300 ribu boleh menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan kesehatan seperti susu, masker, vitamin dan lain sebagainya.
- Penerima bansos dari Kemensos seperti PKH, BPNT, atau BST Rp300 ribu boleh menggunakan dana tersebut untuk keperluan tambahan modal usaha.
- Penerima bansos dari Kemensos seperti PKH, BPNT, atau BST Rp300 ribu boleh menggunakan dana tersebut untuk keperluan menabung.
Baca Juga: Siapkan Dokumen Ini untuk Mengambil Bansos BST Rp300 Ribu di Februari
Keperluan yang tidak boleh dipenuhi dari dana bansos Kemensos
- Penerima bansos dari Kemensos seperti PKH, BPNT, atau BST Rp300 ribu tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk membeli rokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang atau narkoba.
- Penerima bansos dari Kemensos seperti PKH, BPNT, atau BST Rp300 ribu tidak boleh memakai uang tersebut untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok seperti kosmetik, barang mewah dan lain sebagainya.
Berdasarkan keterangan diatas, diharapkan KPM sebagai penerima bansos dari Kemensos memperhatikan baik-baik, keperluan apa saja atau tidak? yang digunakan melalui dana bansos. Jika tidak, Kemensos akan memberikan sanksi dengan mencabut nama penerima dalam dafta PKH, BPNT atau BST Rp300 ribu.***