Network
"Demokrasi tidak mengharamkan anak pejabat, atau anak mantan pejabat untuk maju berkontestasi dalam Pemilu Legislatif maupun Pilkada," kata Ferdinand dalam cuitannya di twitter.
Ferdinad juga menegaskan, seseorang yang mempermasalahkan hal itu dinilai menolak hak konstitusional sebagai warga negara.
"Mempermasalahkan itu, sama sj kita anti Demokrasi krn menolak hak konstitusional warga negara yg sah. Soal etika, juga tak ada yang dilanggar..!", tulis Ferdinand.
Baca Juga: [Pilkada 2020] ‘Nyoblos’ Saat Pandemi, Warga Perbatasan: Kami Tidak Takut
Ferdinand menjelaskan, negara Indonesia merupakan negara demokrasi, oleh karenanya siapapun berhak memilih dan dipilih.
"Ini negara Demokrasi, siapapun punya hak berpolitik tanpa terkecuali termasuk anak mantu presiden dan wapres, tak ada yang salah", tulisnya.
Seperti diketahui, pada Pilkada serentak di Solo, Gibran didukung PDIP dan banyak partai. Sementara di Medan, Bobby didukung oleh PDIP, Gerindra, Golkar dll, dan Nur Azizah di Tangsel olh Demokrat.
Baca Juga: Kepatuhan Prokes Covid-19 di Pilkada Serentak di Atas 89 Persen, Doni: Jangan Puas dan Ini Berakhir
"Gibran di Solo didukung PDIP dan banyak partai, Bobby di Medan olh PDIP, Gerindra, Golkar dll, Nur Azizah di Tangsel olh Demokrat, Sah..!!," tutupnya. *** (Sofar Syaoqi H/MantraSukabumi.com)
