Network
WARTA PONTIANAK – Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pihaknya tidak segan untuk mengingatkan hingga menegur pejabat daerah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pelaksanaan pemungutan suara.
"Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait," jelas Doni dalam kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Jakarta, Rabu 9 Desember 2020, dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Pontianak.
Doni yakin dengan teguran ini, penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dapat lebih baik dan ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.
Baca Juga: Pilkada 2020 Dinilai Patuhi Prokes Hingga 89 Persen, Doni: Jangan Puas Dulu!
"Kita lihat datanya sudah masuk sepuluh besar. Artinya apa, kalau ada pemberitahuan dan segera ditindak lanjuti maka di lapangan pun ada perubahan,” kata Doni.
Selain itu, Doni juga meminta agar peringatan diindahkan, sebelum terjadinya pelanggaran. Sebab, hal itu juga berarti ada kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.
Tentunya, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman COVID-19 juga berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Quick Count Suara Masuk 99,16 % Pilkada Solo 2020: Putra Sulung Jokowi Gibran Ungguli Paslon Bagyo
"Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan," kata Doni.
