Network
WARTA PONTIANAK - Pemerintah RI tidak menganggarkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji/ Bantuan Langsung Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan di dalam APBN 2021.
Namun, sebagai gantinya, pemerintah akan membantu pekerja atau karyawan melalui berbagai program yang sudah dicanangkan di tahun 2021 ini.
"Di dalam APBN 2021, BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tidak dianggarkan. Kita masih melihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Sabtu, 30 Januari 2021.
Baca Juga: Gigit Jari...!!! Kemenaker Resmi Hentikan BLT BPJS Ketenagakerjaan
Ida mengatakan, sebagai Kementerian yang berperan sentral untuk mempersiapkan SDM unggul, Kemnaker akan terus menjalin sinergi, agar dapat berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
"Seperti, dalam hal mengambil kebijakan di bidang pelatihan vokasi. Contohnya, penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI," ujar Ida.
Ia mengatakan, kerjasama yang dilakukan dapat berbentuk seperti pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.
Baca Juga: Cek sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, BLT BPJS Ketenagakerjaan Sudah Cair, Buruan Periksa Rekening Anda Sekarang
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi," ujarnya.
Diharapkan, lanjut Ida, upaya ini dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran dengan terserapnya tenaga kerja yang berkompeten.
Diharapakan, ke depannya, bentuk kerjasama seperti ini akan menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Sehingga, akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat terdampak Covid-19.***
