Network
WARTA PONTIANAK - Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong daya beli masyarakat, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kementerian untuk melaksanakan program padat karya secara besar-besaran.
Baca Juga: Tidak Hanya untuk Dimakan, Ini 5 Kegunaan Lain dari Telur
“Semua kita geser ke padat karya. Kita harus bergotong-royong (sehingga) semua warga yang sedang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan, golnya ke sana,” ujar Presiden beberapa waktu lalu.
Pengerjaan yang dilakukan dengan program padat karya tersebut tidak hanya dapat memperbaiki infrastruktur pelayanan masyarakat tetapi juga memberikan penghasilan pada masyarakat yang dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi mereka.
Sejalan dengan arahan Presiden tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran (TA) 2021 menyelenggarakan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). PKT ini ditargetkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1,23 juta orang dengan total anggaran sebesar Rp 23,24 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT ini dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Jumat 6 Maret 2021.
Baca Juga: Moeldoko Terpilih jadi Ketum Partai Demokrat dan Marzuki Ali Jabat Ketua Dewan Pembina Versi KLB
Salah satu PKT yang telah dimulai oleh Kementerian PUPR adalah pada bidang jalan dan jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,465 triliun yang direncanakan dapat menyerap 15.225.029 Hari Orang Kerja (HOK).
