Network
WARTA PONTIANAK - Bantuan beras PPKM tahap 2 kembali disalurkan oleh pemerintah melalui melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada 8,8 juta keluarga penerima manfaat.
Untuk penyaluran bantuan beras PPKM tersebut Kemensos juga melakukan koordinasi dengan Perum Bulog dan PT Pos Indonesia untuk penyaluran bantuan beras PPKM tahap 2 tersebut.
“Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, bantuan beras PPKM tahap I sudah tuntas kami salurkan. Untuk tahap II, saya kira tidak ada masalah. Insyaallah dapat kami laksanakan dengan baik. Sebab, kami sudah ada pengalaman dan sinergitas pada penyaluran pada tahap II,” kata Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras dalam keteranganya pada Jumat 13 Agustus 2021.
Baca Juga: Ini Jumlah Kerugian Negara Terkait Korupsi Bansos Mensos Juliari Batubara
Menurutnya, bantuan beras PPKM disalurkan kepada 10 juta KPM PKH (Program Keluarga Harapan), 10 juta KPM BST (Bantuan Sosial Tunai) dan 8,8 juta KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) non-PKH. Pada tahap I, bantuan beras PPKM disalurkan kepada 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.
Selain bansos yang berbasis "cash transfer" seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST), Kemensos juga meluncurkan bantuan beras PPKM.
“Penyaluran BSB (Bantuan Sosial Beras) untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak pandemi,” kata Hartono.
Untuk penyaluran bantuan beras PPKM tahap II, kata dia, tidak ada persiapan khusus.
Baca Juga: Simak! Tiga Bansos Ini Kembali Dicairkan Kemensos Jelang Lebaran
“Sejauh ini, Kemensos telah menyerahkan data penerima bantuan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Kementerian Keuangan sebagai kuasa pengguna anggaran,” kata dia.
Selanjutnya, Kemensos akan meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog yang mendapatkan tugas untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan beras, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT Pos Indonesia dan pemerintah daerah.
“Kami juga mengaktivasi peran pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu para petugas baik dari Perum Bulog maupun dari PT Pos, untuk membantu kelancaran penyaluran di lapangan,” kata dia.
Melalui peran para pendamping pula, Kemensos memastikan bila ada perubahan data penerima, akan segera diperbaiki.
Baca Juga: Ini Alasan Kemensos Tidak Memperpanjang Bantuan Subsidi Tunai (BST) 2021
“Karena Kemensos memiliki data 'by name by addres' sehingga jika ada perubahan data, bisa kami deteksi dan segera diganti dengan yang layak,” katanya.***
