Network
“Kalau penyebutan nama seperti itu, KPK mestinya bertindak dong. Di sini kita butuhkan betul-betul penegak hukum seperti KPK mau melakukan tindakan-tindakan,” jelasnya.
Anton memaparkan, jatah untuk mengurus impor bukan perkara baru, tapi memang perkara lama. Bahkan, KPK dulu pernah menangkap anggota Komisi VI DPR RI terkait dengan kasus SPI tersebut.
Baca Juga: Joe Biden Masih Unggul, Donald Trump: Ada Penipuan di Pilpres AS 2020
“Sebenarnya kita ingin berantas hal itu. Dulu pernah ditangani juga KPK. Sampai hari ini keluhan itu tidak menemukan jalan keluar, sehingga menggunakan jasa-jasa yang kita sebut mafia atau kartel,” tegasnya.
Anton menyampaikan, keluhan-keluhan senada dilontarkan oleh para pengusaha atau asosiasi hortikultura.
Mereka mengeluhkan, sulitnya mendapatkan RIPH maupun SPI secara langsung. Namun, karena dunia usaha dituntut untuk bergerak cepat, maka timbul pertanyaan mengapa bisa berlarut-larut.
Baca Juga: Mendikbud: Saya Tidak Ingin PJJ, Tapi Terpaksa karena Covid-19
“Dengan berlarut-larut dan alotnya keluar perizinan itu, kemudian teman-teman mendekati ya katakanlah terjadi ‘transaksi-transaksi’,” ujarnya.***
