Network
WARTA PONTIANAK- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan pendekatan hukum dan kerja sama regional, guna mendorong penguatan pemberantasan Ilegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan, pihaknya selalu mendorong pendekatan kerja sama sebagai salah satu upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia.
Ini disampaikannya dalam pertemuan virtual negara anggota dan Regional Fisheries Bodies pada Senin,16 November 2020. Apalagi, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Sekretariat RPOA-IUU (Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region).
Baca Juga: Punggung Tukang Bakso Melepuh Tersiram Kuah Jualannya Sendiri
“Kerja sama baik secara bilateral maupun regional terus kita dorong untuk mencegah maupun menindak illegal fishing,” terang Tebe dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Pontianak, Selasa 17 November 2020.
Tebe menjelaskan bahwa RPOA-IUU ini merupakan inisiasi kerja sama yang tidak mengikat antar negara ASEAN plus Australia yang akan memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing di kawasan ASEAN plus Australia tersebut. Menurut Tebe peran Indonesia di RPOA-IUU akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mensponsori pemberantasan illegal fishing.
“Kiprah Indonesia di RPOA-IUU ini sudah diakui dunia, kami bahkan ditunjuk menjadi Sekretariat RPOA-IUU sejak inisiasi ini terbentuk,” pungkas Tebe.
Baca Juga: Buruknya Kualitas Udara, PBB Layangkan Pendapat Keahlian ke Pengadilan
Sementara itu, Sekretaris Ditjen PSDKP yang juga merupakan Head of Regional Secretariat RPOA-IUU, Suharta, dalam welcoming remarks yang disampaikan pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa sejumlah capaian positif telah dicapai selama 13 tahun keberadaan RPOA-IUU.
