Network
Suharta juga menyampaikan bahwa work plan yang disusun oleh RPOA-IUU sejak berdiri pada tahun 2006 dan terus diperbaharui setiap tahunnya, telah sangat konsisten mendorong agar negara-negara anggota melakukan langkah-langkah konkrit dalam pemberantasan IUU fishing. Suharta melihat bahwa komitmen negara-negara tersebut dapat dilihat dari implementasi work plan 2020.
“Ada perkembangan yang positif kaitannya dengan coastal states, flag sates dan port states responsibilities,” katanya.
Baca Juga: Kepulauan Mentawai Diguncang Gempa Magnitudo 6,0
Suharta menjelaskan, dalam 13th Coordination Committee Meeting RPOA-IUU yang dilaksanakan secara virtual tersebut negara-negara anggota yang hadir antara lain Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua New Guinea, Singapura, Timor-Leste, and Vietnam. Selain itu sejumlah Regional Fisheries Bodies juga hadir diantaranya FAO-APFIC, SEAFDEC, INFOFISH, NOAA, IMCS Network, CTI-CFF, CSIRO, dan ATSEA-2.
“10 dari 11 negara anggota hadir, dan 8 organisasi perikanan regional, ini tentu modal yang baik untuk terus memperkuat posisi upaya pemberantasan IUU fishing di kawasan,” terang Suharta.
Selain menyepakati Work Plan 2021, Pertemuan tersebut juga menyepakati akan dilaksanakannya Joint Ministerial Statement pada tahun 2021, upaya tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam penguatan kembali komitmen pemberantasan IUU fishing di kawasan. ***
