“Apa yang dilakukan mereka ini tidak mencerminkan demokrasi, tidak beradap dan tidak beretika sehingga ini merusak nilai demokrasi yang dapat merugikan semua orang khususnya pimpinan di Partai Demokrat,” ujarnya.
Baca Juga: Dua Kubu Partai Demokrat 'Serbu' Kantor Kemkumham, Ratusan Personel Diterjunkan
Selain itu, jika Pemerintah mengesahkan KLB abal-abal dan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat maka Pemerintah dinilai ikut mendukung tindakan yang tidak beretika tersebut yang dapat merusak kepentingan Bangsa Indonesia kedepan.
Dalam audiensi ini, DPD Partai Demokrat Kalbar juga menyerahkan dokumen Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) ke Kemenkumham Kalbar sebagai Keabsahan legalitas dukungan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.***