Network
/photo/2021/03/10/1290940128.jpeg)
WARTA PONTIANAK - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Barat mendatangi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Kalimantan Barat untuk audiensi terkait dualisme Kepemimpinan Partai Demokrat, Rabu, 10 Maret 2021.
Audiensi ini untuk menunjukkan dokumen keabsahan dan legalitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan konstitusional kepada Kemenkumham.
Selain itu kedatangan puluhan pengurus DPD Partai Demokrat ke Kemenkumham Kalbar juga untuk menyampikan surat dukungan dari DPD Partai Demokrat Kalbar dan seuruh DPC Partai Demokrat yang tersebar di 14 Kabupaten Kota di Kalbar.
Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Tetap Mengakui AHY adalah Kepengurusan Partai Demokrat yang Resmi
“Kami datang ingin menunjukkan dokumen sah Kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus menunjukkan surat dukungan dari DPC yang ada di 14 Kabupten Kota di Kalbar,” ujar Ketua Unit Reaksi Cepat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalbar, Herman Ivo.
Tak hanya itu, DPD Partai Demokrat juga meminta dan mendesak agar Kemenkumham Kalbar agar dapat menyurati Kementrian Hukum dan Ham RI agar tidak melegalkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai berlambang Mercy tersebut.
Baca Juga: AHY: Partai Demokrat Cinta Damai, Tapi Lebih Cinta Keadilan
“Kita juga meminta dan mendesak Kemenkumham agar tidak mengesahkan atau melegalkan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyelenggarakan KLB abal-abal,” tambahnya.
KLB yang dilakukan sekelompok orang ini merupakan pengambil alih kekuasan yang tidak sah karena dinilai tidak beradap, tidak beretika maupun tidak berdemokrasi sehingga ini merupakan pelanggaran hukum.
