Network
WARTA PONTIANAK – Perdagangan senjata ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua diduga ada campur tangan oknum polisi.
Seperti yang diberitakan ZonaJakarta.com dalam artikel berjudul “Licik, Dipakai Bunuh Aparat Indonesia, Senjata KKB Papua Dibeli Pakai Uang Negara, Kok Bisa?”, dari hasil pemeriksaan terhadap Bripka MJH terungkap yang bersangkutan sudah tujuh kali membawa senjata api yang diserahkan ke DC dengan upah bervariasi dari Rp10 juta hingga Rp30 juta per pucuk, tergantung jenis.
Senjata api yang dibawanya dari Jakarta itu merupakan pesanan DC yang menjadi anggota Perbakin di Nabire yang nantinya dijual ke KKB melalui SK mantan anggota DPRD di Intan Jaya yang hingga kini belum diketahui keberadaan-nya.
Baca Juga: Seorang Prajurit TNI Tewas saat Diserang Sekelompok Orang Bersenjata di Papua
Selain melibatkan oknum anggota Brimob juga melibatkan oknum anggota Perbakin lainnya yang juga mantan anggota TNI AD yakni FHS.
“Ketiganya saat ini sudah ditahan di Mapolda Papua,” ungkap Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw.
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw seraya berharap warga masyarakat mau membantu memberikan informasi bila mengetahui adanya transaksi jual beli senjata api.
Ia juga menyatakan rasa sesalnya terkait penjualan senjata api yang melibatkan oknum anggota Brimob, Bripka MJH.
Baca Juga: Jusuf Kalla Tawarkan Bantuan untuk Selesaikan Konflik di Papua
"Saya pribadi sangat menyesalkan karena senjata itulah yang nantinya digunakan KKB untuk membunuh warga sipil dan aparat keamanan termasuk rekan-rekan-nya," kata Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw di Jayapura, Selasa 3 November 2020.
Terungkap-nya kasus jual beli senjata api berawal dari diamankan-nya Bripka MJH setibanya di Bandara Nabire dengan membawa dua pucuk senjata api jenis M16 dan M4 dari Jakarta.
Senjata yang dibawanya itu dilengkapi surat-surat, sehingga pihak maskapai mau mengangkut-nya, ujar Waterpauw seraya menambahkan, setibanya di Nabire senjata api tersebut akan diserahkan ke DC.
Baca Juga: Jepang, AS, dan Korsel Bersihkan Senjata Nuklir Korea Utara
"Mudah-mudahan dengan terungkap-nya kasus tersebut, secara perlahan akan membongkar jaringan jual beli senjata api yang harganya mencapai Rp300 juta hingga Rp350 juta per pucuk untuk senjata laras panjang," tutur Kapolda Papua Irjen Pol Waterpauw.
Tak hanya transaksi haram yang mengejutkan aparat Indonesia, rupanya dana pemebelian senjata bersumber dari uang negara yang dirampas secara licik.
Hal ini Seperti yang diberitakan ZonaJakarta.com dalam artikel berjudul “Licik, Dipakai Bunuh Aparat Indonesia, Senjata KKB Papua Dibeli Pakai Uang Negara, Kok Bisa?”, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengungkapkan dana desa yang dirampas oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi pekerjaan rumah (PR) baru bagi TNI-Polri.
Baca Juga: Lima Kali Jual Senjata Api ke OPM, Oknum Anggota Brimob Akhirnya Tertangkap
Paulus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu 7 November 2020 juga mengatakan, salah satu penyebab KKB dapat membeli senjata api adalah dengan merampas dana desa.
"Salah satu penyebabnya adalah dana desa yang dirampas oleh KKB ini, ketika dana ini sudah sampai ke kepala desa. Ini jadi PR kita juga," ucap Paulus.
Ia menjelaskan kondisi tersebut juga diperparah dugaan adanya oknum kepala desa yang diduga terlibat dalam dana desa. Ia pun mengingatkan agar kepala desa juga tidak terlibat dalam hal tersebut.
Baca Juga: Aksi Boikot Produk Prancis Meluas, Mulai dari Senjata, Mobil hingga Supermarket Carrefour
"Ke depan, kepala desa atau kepala kampung untuk mempergunakan dana desa sebagaimana mestinya," kata Paulus.
Lebih lanjut, ia juga mengungkap, jika KKB kerap meracuni pikiran mahasiswa dan pelajar untuk bergabung dengan kelompok separatis itu.
"Tidak sedikit mereka merekrut mahasiswa atau pelajar dengan mendoktrin mereka membenturkan dengan negara tetapi kita selalu siap untuk memberikan edukasi pemahaman karena tugas Polri dan TNI adalah mengayomi masyarakat," ujar dia.
Baca Juga: Ini Senjata yang Dibeli Indonesia dalam Safari Pertahanan Prabowo Subianto ke AS dan Eropa
Sebelumnya, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengungkap dana desa "disunat" KKB untuk pembelian senjata api dan amunisi. KKB memeras para pejabat desa begitu mereka tahu bahwa dana desa sudah cair.
Natalis mengatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terhambat karena dana desa tersebut kerap dirampok KKB.
Baca Juga: Tiongkok Ancam Balas AS Terkait Penjualan Senjata Canggih ke Taiwan
"KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberi sebagian dana itu," tutur Natalis dalam keterangannya, Kamis 5 November 2020. *** (Lusi Nafisa/ZonaJakarta.com)
