Network
WARTA PONTIANAK – Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait sepertinya terus mencoba untuk memuluskan rencana impor beras dan garam. Mereka seakan tak mau peduli dengan mayoritas Petani tanah air yang saat ini tengah memasuki musim panen.
Karena itu, sejumlah kalangan pun terus menyuarakan pertentangan dan penolakan agar Pemerintah menunda dan membatalkan rencana tersebut. Termasuklah Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas.
"Langkah impor beras sebagai petir yang menyambar nasib jutaan Petani yang sedang dalam masa panen. Dan impor garam sebagai pukulan telak terhadap petani garam,” kata Busyro, Sabtu 20 Maret 2021 dikutip dari Muhammadiya.or.id.
Bahkan menurut Busyro, jika Pemerintah tetap ingin melakukan Impor beras dan garam maka itu adalah cerminan sekaratnya demokrasi di Negeri ini. Sebab petani, nelayan, buruh sebagai pilar UMKM adalah penymbang suara terbesar dalam pemilu.
Baca Juga: Dikasih Beras Berkutu, Difabel jadi korban Mantan Mensos Juliari P. Batubara
"Impor beras dan garam sebagai cermin sekarat demokrasi. Petani dan nelayan serta buruh sebagai pilar kekuatan UMKM originial dan penyumbang terbesar suara dalam pemilu semakin terpental dari perlindungan politik dan hukum," terangnya.
Selain Busyro, jararan Ketua PP Muhammadiyah yang lain Anwar Abbas juga turut berkomentar. Menuru Anwar jika alasan Impor yang akan dilakukan pemerintah adalah terkait spesifikasi produksi beras dalam negeri yang tidak standar, maka siapa yang akan membeli beras rakyat.
“Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada, lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?,” kata Anwar Minggu 21 Maret 2021.
Baca Juga: Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana, Bupati Karolin Salurkan 2,2 Ton Beras Untuk 6 Desa
