WARTA PONTIANAK - Kelompok terbesar perwakilan etnis Uighur yang diasingkan telah menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dan mendesaknya untuk menuntut agar Beijing menutup kamp di wilayah Xinjiang pada hari Kamis, 18 Maret 2021.
Aktivis dan pakar PBB mengatakan bahwa lebih dari 1 juta Muslim Uighur dan Muslim Turki lainnya ditahan di kamp-kamp yang keras di wilayah terpencil di barat China.
China menolak tuduhan AS bahwa mereka telah melakukan genosida terhadap etnis dan agama minoritas, dan mengatakan kamp tersebut memberikan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi ekstremisme dan separatisme Islam.
Baca Juga: Parlemen Belanda: Tindakan China Pada Muslim Uighur Itu Genosida!!!
Blinken dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan akan bertemu dengan diplomat China Yang Jiechi dan Penasihat Negara Wang Yi di Alaska, ini merupakan pertemuan pertama sejak Joe Biden menjadi presiden AS.
Blinken telah menuduh China melakukan paksaan dan agresi di dalam dan di sekitar wilayah tersebut.
Dolkun Isa, presiden Kongres Uyghur Dunia, mengatakan kepada Blinken: “Pertama dan terpenting, bahwa China harus segera mengakhiri genosida yang sedang berlangsung dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Turkestan Timur.
Baca Juga: Perlakuan Genosida China Terhadap Muslim Uighur Bikin 'Geram' Parlemen Belanda
Orang buangan menyebut Xinjiang "Turkestan Timur", dan kelompok tersebut menggunakan ejaan yang berbeda untuk kata Uighur, dilansir dari Reuters.
Isa mengatakan China juga harus mengakhiri kerja paksa di Xinjiang dan wilayah lain dan mengizinkan pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidikinya.
Chen Xu, duta besar China untuk PBB di Jenewa, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Senin,15 Maret 2021: “Hari ini, Xinjiang dan Tibet menikmati kemakmuran dan stabilitas ... Tidak ada yang lebih absurd untuk menyematkan label 'genosida' pada China , dan upaya ini tidak akan berhasil,” ujarnya.
Pada hari Rabu, 17 Maret 2021, negara-negara Uni Eropa setuju untuk memasukkan pejabat China kedalam daftar hitam atas pelanggaran hak asasi manusia, menurut para diplomat.
China mengatakan tuduhan kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah itu tidak berdasar, dan tidak ada ‘kamp penahanan’.***