Network
WARTA PONTIANAK - Inggris akan meminta China untuk membuka akses "yang bebas" kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masuk Xinjiang demi memeriksa laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas Uighur di daerah tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab akan mengawali perannya sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan mengecam berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota lainnya seperti China dan Rusia, kata Kementerian Luar Negeri Inggris.
Pihak kementerian menambahkan Raab juga akan menyoroti situasi di Myanmar dan Belarus.
Baca Juga: PBB Desak Militer Myanmar Hentikan Penindasan dan Bebaskan Ratusan Tahanan
Terkait isu China, Raab akan meneruskan berbagai laporan pelanggaran HAM di Xinjiang, yang di antaranya termasuk penyiksaan, kerja paksa, serta sterilisasi paksa terhadap perempuan.
"Pelanggaran itu dilakukan sampai skala industri," kata Raab sebagaimana dikutip dari keterangan pers kementerian, Senin 22 Februari 2021, dilansir dari Antara.
"Komisioner Tinggi PBB untuk HAM atau tim pencari fakta independen, harus, dan saya tegaskan, harus diberikan akses yang bebas dan secepatnya ke Xinjiang," demikian pernyataan yang akan disampaikan Raab di hadapan anggota Dewan HAM PBB.
Baca Juga: PBB Menyerukan untuk Menyelamatkan Rohingya yang Terapung di Laut Andaman
China banyak menerima kecaman dari negara-negara Barat karena membangun kompleks-kompleks bangunan yang disebut sebagai "pusat pelatihan vokasi". Menurut Pemerintah China, tempat itu jadi cara menghapus ekstremisme dan memberi orang-orang keahlian baru.
Kalangan oposisi menyebut tempat itu sebagai kamp konsentrasi.
PBB pernah menyebut setidaknya satu juta warga etnis Uighur dan pihak lainnya yang menganut Islam telah ditahan di Xinjiang.
Baca Juga: Inggris Ubah Pola, Semua Orang Dewasa Ditawari Vaksin Covid-19
Raab juga akan mengangkat perlakuan "memalukan" Rusia terhadap tokoh oposisi, Alexei Navalny, krisis di Myanmar, dan situasi di Belarus.
Ia akan mengusulkan agar negara-negara anggota mengikuti jejak Inggris untuk merespon situasi tersebut, yaitu dengan menjatuhkan sanksi.***
