Network
WARTA PONTIANAK – Pemerintah India menahan sedikitnya 75 pemimpin politik dan aktivis Kashmir untuk mencegah kericuhan politis setelah suatu aliansi partai di wilayah itu memenangkan pemilu setempat.
Pemilihan Dewan Distrik, yang selesai dilaksanakan pada awal pekan ini, merupakan pemilihan pertama yang diselenggarakan sejak pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status khusus Kashmir pada tahun lalu.
Dilansir dari Antara, Sabtu 26 Desember 2020, New Delhi kemudian mengambil tindakan keras terhadap oposisi serta menangkap ratusan orang di wilayah berpenduduk mayoritas Muslim itu untuk mencegah aksi protes dan kerusuhan.
Baca Juga: Pemerintah India Dibuat Bingung dengan Kemunculan Penyakit Misterius di Negaranya
“Sementara penahanan terbaru ini, termasuk terhadap para pemimpin separatis dan anggota kelompok terlarang Jamat-e-Islami, dilakukan sebagai penahanan preventif,” kata seorang pejabat senior kepolisian yang minta tak dibuka identitasnya.
India dan Pakistan berselisih atas klaim masing-masing terhadap seluruh wilayah Kashmir sejak pembagian wilayah India bekas jajahan Inggris menjadi Pakistan yang mayoritas Muslim dan India dengan mayoritas Hindu pada 1947.
Dua dari tiga perang yang berlangsung antara kedua belah pihak terjadi atas wilayah Kashmir.
Baca Juga: Hukum Anti Pindah Agama di India Makan Korban
Sementara Imran Nabi Dar, Juru Bicara Konferensi Nasional dari partai regional dan anggota kunci aliansi di Kashmir, menyebut penahanan tersebut meremehkan suara rakyat.
