Network
WARTA PONTIANAK - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari ini (Jumat,red) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar, dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Militer Myanmar: Aung San Suu Kyi akan Menghadiri Pengadilan
Negara-negara Barat telah mendorong badan yang beranggotakan 193 negara itu untuk mempertimbangkan rancangan resolusi, tetapi ditunda pada menit terakhir dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, termasuk dari sembilan negara Asia Tenggara. Baca selengkapnya
Tidak segera jelas apakah ada negara yang akan menyerukan pemungutan suara pada rancangan resolusi Majelis Umum atau apakah itu akan diadopsi melalui konsensus. Para diplomat mengatakan teks itu memiliki cukup dukungan untuk disahkan jika dimasukkan ke dalam pemungutan suara.
Rancangan resolusi awal termasuk bahasa yang lebih keras yang menyerukan embargo senjata di Myanmar. Menurut sebuah proposal yang dilihat oleh Reuters bulan lalu, negara-negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus. Baca selengkapnya
Rancangan kompromi menyerukan semua negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.
Baca Juga: Takut Diperbudak, Jutaan Pelajar Myanmar Kompak Mogok Sekolah
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi, dengan alasan penolakannya untuk mengatasi apa yang dikatakannya sebagai penipuan dalam pemilihan November. Pengamat internasional mengatakan pemungutan suara itu adil.
Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang berbicara mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, meminta negara-negara anggota PBB untuk tidak mendukung militer secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja.
"Sangat penting untuk menunjukkan dukungan kuat mereka terhadap rakyat Myanmar dalam upaya kami untuk memulihkan demokrasi, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan membangun persatuan federal yang demokratis," katanya kepada Reuters, Kamis.
