Network
WARTA PONTIANAK - Pemerintah Selandia Baru mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka berencana untuk memperkuat undang-undang pidato kebencian negara itu, dan meningkatkan hukuman untuk menghasut kebencian dan diskriminasi, sebagai tanggapan atas serangan oleh seorang supremasi kulit putih di Christchurch dua tahun lalu yang menewaskan 51 Muslim.
Baca Juga: China Berambisi Kirim Misi Awak Pertamanya ke Mars
Langkah itu dilakukan setelah Komisi Penyelidikan Kerajaan atas serangan 15 Maret 2019 merekomendasikan perubahan pada undang-undang ujaran kebencian dan kejahatan kebencian, yang dikatakan sebagai pencegah yang lemah bagi orang-orang yang menargetkan kelompok agama dan minoritas lainnya.
Undang-undang ujaran kebencian Selandia Baru sejauh ini hanya menghasilkan satu tuntutan dan dua tuntutan perdata, kata Komisi Kerajaan.
“Melindungi hak kami atas kebebasan berekspresi sambil menyeimbangkan hak itu dengan perlindungan terhadap ‘ujaran kebencian’ adalah sesuatu yang memerlukan pertimbangan yang cermat dan berbagai masukan,” kata Menteri Kehakiman Kris Faafoi pada konferensi pers.
“Membangun kohesi sosial, inklusi, dan menghargai keragaman juga bisa menjadi cara yang ampuh untuk melawan tindakan mereka yang berusaha menyebarkan atau memupuk diskriminasi dan kebencian,” katanya.
Baca Juga: Selandia Baru Dorong APEC Hapus Bea Masuk dan Pajak untuk Barang Covid-19
Pemerintah mengusulkan tindak pidana baru untuk ujaran kebencian yang dikatakan akan lebih jelas dan efektif.
Berdasarkan proposal tersebut, seseorang yang dengan sengaja membangkitkan, memelihara, atau menormalkan kebencian” akan melanggar hukum jika mereka melakukannya dengan mengancam, melecehkan, atau menghina, termasuk dengan menghasut kekerasan.
Ini juga mengusulkan ketentuan yang akan melindungi orang trans, beragam gender dan interseks dari diskriminasi. Undang-undang saat ini hanya menargetkan ucapan yang membangkitkan permusuhan terhadap seseorang atau kelompok atas dasar warna kulit, ras, atau etnis mereka.
