Network
WARTA PONTIANAK - Prancis telah menjadi negara Eropa terbaru yang mengumumkan telah menghentikan upaya untuk mendeportasi pengungsi Afghanistan karena Taliban terus membuat keuntungan besar di negara yang dilanda perang itu, khususnya di tengah penarikan pasukan asing.
Seorang juru bicara kementerian dalam negeri Prancis mengkonfirmasi pada hari Kamis 12 Agustus 2021 waktu setempat. Ia menyebut, bahwa Paris menghentikan deportasi pada awal Juli 2021, karena situasi keamanan yang memburuk.
Konfirmasi datang ketika Taliban mengambil alih ibu kota provinsi ke-10, kota Ghazni hanya 130km (80 mil) barat daya Kabul, dalam waktu kurang dari seminggu.
Baca Juga: Bocorkan Informasi Rahasia, Rusia Tahan Kepala Penelitian Teknologi Hipersonik
Pengumuman Prancis datang setelah Jerman dan Belanda menarik perhatian pada deportasi yang kontroversial, mengumumkan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 waktu setempat, bahwa mereka juga menghentikan pengusiran pengungsi Afghanistan.
Langkah ini mempengaruhi sekitar 30.000 pengungsi Afghanistan yang berada di Jerman saja.
Negara-negara anggota Uni Eropa seperti Finlandia dan Swedia serta anggota EEA Norwegia, juga telah menghentikan deportasi.
Pemerintah di Berlin dan Amsterdam sebelumnya telah bergabung dengan Austria, Belgia, Denmark dan Yunani dalam sebuah surat yang mendesak cabang eksekutif UE untuk mengintensifkan pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan guna memastikan bahwa deportasi pengungsi akan berlanjut.
Baca Juga: Pejuang Taliban Rebut Kota Ghazni yang Strategis di Afganistan usai Pasukan AS Ditarik Joe Biden
“Menghentikan pengembalian mengirimkan sinyal yang salah dan kemungkinan akan memotivasi lebih banyak warga Afghanistan untuk meninggalkan rumah mereka ke UE,” tulis para menteri kepada Komisi Eropa seperti dikutip dari Aljazeera, Kamis 12 Agustus 2021.
Seorang juru bicara Komisi Eropa kemudian mengatakan kepada awak media, bahwa terserah masing-masing negara anggota [UE] untuk membuat penilaian individu apakah pengembalian mungkin dilakukan.
Selain mundur dari surat itu, Jerman juga mengatakan Berlin akan menangguhkan bantuan sebesar 430 juta euro untuk Afghanistan jika Taliban merebut Kabul dan berusaha untuk memerintah negara itu sendirian.
Perwakilan Khusus AS Zalmay Khalilzad sebelumnya mengatakan setiap pemerintah Taliban yang berkuasa dengan paksa tidak akan diakui oleh kekuatan Barat.
Baca Juga: WHO Uji Coba 3 Obat Ini untuk Pengobatan Covid-19
Laju serangan Taliban dilaporkan mengejutkan para pejabat Amerika Serikat (AS), yang mengumumkan pada April 2021 bahwa pasukan AS akan ditarik sepenuhnya pada akhir Agustus 2021.
"Ibukota Afghanistan Kabul bisa jatuh dalam waktu 90 hari," kata pejabat AS kepada surat kabar The Washington Post.
Di tengah keuntungan Taliban, NATO, AS, dan negara-negara lain yang mengerahkan pasukan ke Afghanistan selama 20 tahun terakhir terus menghadapi tekanan untuk memberikan suaka kepada warga Afghanistan yang mereka pekerjakan.
Sementara, Denmark menawarkan suaka sementara kepada sekitar 45 warga Afghanistan yang dipekerjakannya. Swedia dan Finlandia diperkirakan akan membuat janji serupa.
AS, Kanada, Inggris, dan Jerman juga telah bergerak untuk merelokasi kontraktor Afghanistan, tetapi para aktivis mengatakan upaya semacam itu tidak memadai.
Baca Juga: Helikopter Berisikan 16 Orang Jatuh di Danau, 7 Penumpang Belum Ditemukan
Pada bulan Juli 2021, AS telah mengumumkan program visa khusus untuk warga Afghanistan yang bekerja untuk pemerintah AS dan keluarga mereka, dengan mengatakan 2.500 warga Afghanistan telah disetujui untuk relokasi cepat ke AS. Sekitar 20 ribu warga telah mendaftar untuk program ini.
AS kemudian memperluas cakupan mereka yang memenuhi syarat untuk visa pengungsi guna memasukkan karyawan saat ini dan mantan karyawan organisasi media yang berbasis di AS, lembaga bantuan dan pengembangan serta kelompok bantuan lainnya yang menerima dana AS.
Beberapa negara, terutama Turki, telah mengkritik skema AS, yang sebagian bergantung pada pemindahan warga Afghanistan ke negara ketiga saat aplikasi mereka diproses.***
