Network
WARTA PONTIANAK - Sebanyak 193 negara anggota UNESCO pada Kamis 29 Juni 2023 diperkirakan mendukung kembalinya Amerika Serikat ke organisasi PBB tersebut setelah keluar lima tahun lalu.
Presiden Donald Trump saat itu menarik AS dari keanggotaan karena tuduhan anti Israel dan pengelolaan yang salah.
UNESCO yang berpusat di Paris dan didirikan untuk melindungi warisan budaya bersama umat manusia. Organisasi itu dilanda kekacauan setelah AS, penyumbang seperlima pendanaan UNESCO keluar dari keanggotaan.
Baca Juga: Data AS Redakan Kekhawatiran Resesi Ekonomi, Saham Eropa Dibuka Naik
Dalam surat tertanggal 8 Juni 2023, Departemen Luar Negeri AS mengindikasikan bahwa mereka ingin bergabung kembali dengan organisasi itu pada Juli 2023 sebagai anggota penuh.
AS juga berencana membayar tunggakan sebesar 619 juta dolar AS setara Rp9,3 triliun dengan cara mencicil selama beberapa tahun.
Negara-negara anggota akan membuat keputusan mereka selama sidang luar biasa pada Kamis 29 Juni 2023 dan Jumat 30 Juni 2023.
"Sejak kami menarik diri dari UNESCO pada 31 Desember 2018, kami telah mencatat upaya UNESCO untuk menerapkan manajemen penting dan reformasi administrasi, serta fokus mengurangi debat politis, terutama tentang isu-isu Timur Tengah," kata surat tersebut.
Baca Juga: Mata Uang Yen Dekat Level Terendah, Dolar Australia Merosot karena Inflasi Melambat
Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay telah berupaya meredakan ketegangan dan polarisasi politik.
Dia juga berusaha mengelola organisasi lebih baik secara finansial, sambil mencari cara mengisi kesenjangan finansial sejak AS menarik diri.
"(Keputusan AS) ini muncul setelah banyak upaya untuk membujuk, mengedukasi, dan menjelaskan tentang realitas UNESCO saat ini," kata Azoulay, warga negara Prancis.
Dia menambahkan bahwa secara pribadi dirinya telah melobi sejumlah anggota parlemen AS selama beberapa bulan.
UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) bertugas melindungi situs arkeologi dan warisan budaya, mulai dari Kepulauan Galapagos hingga makam Timbuktu.
Sebagian besar kegiatannya tidak kontroversial, tetapi isu-isu seperti resolusi tentang bagaimana situs keagamaan harus dijalankan di Yerusalem telah mendapat sorotan.
Baca Juga: Korsel Sanksi Warga Rusia yang Terlibat Program Senjata Korut
Azoulay mengatakan masalah itu kini menjadi masa lalu setelah konsensus antara Israel dan Palestina tercapai.
Israel juga menarik diri dari UNESCO setelah AS keluar. Namun, Azoulay mengatakan pihaknya tidak melakukan negosiasi untuk mengembalikan keanggotaan Israel.
Undang-undang AS melarang pemerintahnya mendanai badan-badan PBB yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh.
Kembalinya AS ke UNESCO diaktifkan setelah mendapat izin dari Kongres AS awal tahun ini. Izin tersebut akan berlaku hingga akhir 2025.
Baca Juga: Ribuan Warga Sipil Tewas Sejak Taliban Ambil Alih Kekuasaan di Afghanistan
Selain itu, AS akan membayar 150 juta dolar AS setara Rp2,2 triliun untuk 2024, yang terdiri dari kontribusi dan tunggakan tahunannya.
AS juga akan menyumbang dana sukarela tambahan sebesar 10 juta dolar AS setara Rp150 miliar bagi edukasi tentang Holocaust, keselamatan jurnalis, dan pelestarian warisan budaya Ukraina.
Alasan Kongres untuk mengijinkan AS kembali ke UNESCO adalah untuk membatasi pengaruh China yang semakin besar di organisasi itu sebagai salah satu negara donor terbesar.
Menurut Azoulay, China telah menanggapi kemungkinan AS kembali ke UNESCO dengan mengatakan prosesnya harus konstruktif dan tidak menentang suatu negara.***
