WARTA PONTIANAK - Hari Keadilan Internasional atau International Justice Day diperingati setiap tanggal 17 Juli. Peringatan disetiap tanggal ini ditetapkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan mengacu terjadinya peristiwa bersejarah Statuta Roma pada 17 Juli 1998.
Mengingat betapa pentingnya makna Hari Keadilan Internasional ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kalbar Daniel Edward Tangkau mengatakan berdasarkan Statuta Roma 17 Juli 1998, dimana Mahkamah Pidana Internasional menganggap bahwa keadilan itu perlu ditegakkan. Khususnya pada saat itu, terhadap peradilan kemanusiaan korban genosida, kejahatan perang dan agresi.
Baca Juga: Restorasi Rumah Tua Bersejarah, Pertahankan Adat Istiadat dan Budaya Untuk Daya Tarik Wisata
Tentunya, dengan ditetapkan Statuta Roma atau Hari Keadilan Internasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ikut serta di dalamnya. Ia mengatakan, setiap warga negara Indonesia dan dunia harus mengetahui sejarah tersebut sebagai untuk manifestasi atau yang disebut dengan 'Jas Merah'.
"Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang berarti secara tidak langsung akan merasakan hakikat serta perjuangan untuk penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut," ujarnya, Senin 18 Juli 2022.
Kejahatan ini macam-macam rupa, kejahatan kemanusiaan baik itu genosida, keributan antar perorangan, keributan antar suku, keributan antar bangsa dan lain sebagainya. Kejahatan kemanusiaan itu pun, jelas Daniel, sudah diratifikasi oleh 123 negara, dan Indonesia termasuk di dalamnya.
"Sebagian besar sering kita menggaungkan tentang ratifikasi konvensi tersebut. Namun, dalam prosesnya kerap kali terganjal, karena kepentingan politik, hukum dan ketakutan. Jadi ada kepentingan politik di sini," jelasnya.
Baca Juga: Raja Kubu Siapkan Kiblat Masjid Sy Alwi Idrus HIdayatul Mursalah, Ini Letaknya
Ia mencontohkan, seperti terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Adilkah itu? karena, Ukraina negara kecil sementara Rusia sebaliknya adalah negara besar.
"Dunia harus melihat ini juga. Karena sudah meratifikasi antar negara tersebut. Hari-hari ledakan bom, torpedo menerjang negeri itu. Tentunya, kita harapkan damai antara Ukraina dan Rusia," ujar dia.
Menyoroti upaya Indonesia untuk ikut serta mendamaikan Ukraina dan Rusia, Daniel menyebut Presiden Jokowi sudah ambil bagian dalam hal ini, dalam rangka menegakan keadilan.
"Jokowi sudah pergi ke Rusia dan Ukraina untuk meminta agar perang dihentikan, karena ini menyangkut kepentingan banyak negara terhadap kedua negara itu," ujar Daniel.
Terlepas dari permasalahan ratifikasi tersebut, sejatinya Indonesia menilai keadilan yang diharapkan itu mutlak, yang harus dijamin, dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima Pancasila.
"Kita disini sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku-suku dan WNI keturunan menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Betul-betul harus kita jaga, karena budaya kita ibarat emas permata, intan dan berlian yang sangat indah. Untuk itulah harus kita jaga supaya tidak berbenturan satu sama lain, dan inilah bingkai Pancasila," ujarnya.
Baca Juga: Kementerian Agama Pontianak Hadirkan Mantan Teroris di FGD, Simak Penjelasannya
Ia menjelaskan, kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan. Karena, kalau tidak ada kebersamaan, bagaimana mau mewujudkan keadilan.
"Di sini kita perlu orang yang pintar, kecerdasan seorang pemimpin. Mulai dari Bupati, Gubernur sampai Presiden, dia harus cerdas melihat kepentingan-kepentingan warganya. Bukan kepentingan-kepentingan keluarganya," tegas Daniel.
Tujuan reformasi itu untuk keadilan, yakni memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga, kata dia, dapat dilihat sendiri terwujud tidaknya tujuan reformasi itu dengan benar, dan jikalau belum terwujud tolong diwujudkan oleh para pemimpin bangsa.
"Jangan rakyat yang jadi susah. Inilah tujuan dari sebuah keadilan yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini," ujar Daniel.
Di Hari Keadilan Internasional ini, diharapkannya menjadi ajang bagi pemimpin bangsa untuk mengoreksi, apakah sudah tercapai keadilan ini. Baik itu secara internasional maupun nasional.
"Ini merupakan kewajiban bagi pemimpin bangsa dalam rangka menegakan keadilan agar dapat terwujud tadi," ujarnya.
Upaya pemerintah Indonesia dalam menegakan keadilan, dinilainya sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Daniel menambahkan, khususnya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
"Bayangkan 122 Bupati di Indonesia terlihat korupsi dan 22 Gubernur, belum pejabat lainnya dan Menteri yang terlibat semua sudah ditindak secara hukum," tutupnya.***