WARTA PONTIANAK - Tim verifikasi lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen P3A RI) didampingi tim independen melakukan verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak ( KLA) di sejumlah lokasi di Sanggau, Rabu 21 Juni 2023 sore.
Tim yang terdiri dari Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Rohika Kurniadi Sari, Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dari Kemenko PMK, JF Perencana Ahli Madya Pada Asdep PHAPL Kemen P3A, Tim Independen Evaluasi KLA 2023 Nanang A Chanan dan staf sekaligus admin, E Adit Prasetyo itu menyampaikan hasil verifikasi lapangan KLA di sejumlah lokasi di Sanggau.
"Saya tadi langsung turun ke lapangan sebagai tim untuk memastikan apakah implementasi penyelenggaraan KLA di Sanggau ini sudah sesuai dengan output undang-undang yang terdiri dari 24 indikator KLA yang wajib dipenuhi," kata Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementrian P3A Rohika Kurniadi Sari saat menyampaikan hasil evaluasi di hadapan staf ahli Bupati, Rizma Aminin didampongi Kepala Dinas Sosial P3AKB Sangga, Aloysius Yanto dan stakeholder terkait KLA di Sanggau lainnya.
Baca Juga: Delegasi Years of Culture dari Qatar Kunjungi Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa di Pontianak
Dalam evaluasinya, Rohika Kurniadi Sari menyampaikan hasil temuannya. Diantaranya saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik atau MPP di jalan Pancasila Sanggau. Pada pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang ada di MPP, tim mendapati data bahwa percepatan penerbitan akte kelahiran di Sanggau baru mencapai 89 persen, padahal secara nasional itu 97 persen.
"Kami minta kepada Dukcapil agar secepatnya merealisasikan akte lahir anak karena kami ingin memastikan anak mendapatkan haknya atas akte kelahiran yang wajib dimiliki," kata Rohika Kurniadi Sari.
Masih mengevaluasi Dukcapil, tim verifikasi lapangan juga menyoroti masih rendahnya realisasi Kartu Identitas Anak atau KIA. Secara nasional sudah tinggi sementara untuk Sanggau baru 40 persen, tapi yang jauh lebih penting dari KIA itu adalah pemanfaatannya, baik pada instansi pemerintah maupun badan usaha swasta.
"Misalnya anak yang memiliki KIA mendapat potongan harga ketika membeli buku, atau mendapat potongan harga ketika menggunakan fasilitas pariwisata, itu contohnya," ujarnya.
Baca Juga: Agen BBM di Pontianak Beli Solar asal Palembang, Pertamina Tegaskan Bisa Dapat Sanksi
Setelah meninjau Disdukcapil, Tim melanjutkan mengunjungi Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Sanggau.
"Kami ketemu Bu Wahyu. Kami sampaikan ke Bu Wahyu harus ada kebijakan dari Cipta Karya untuk memastikan bahwa bangunan gedung yang dibangun harus ada ruang bermain anak. Begitu juga tempat wisata, harus ada tempat bermain anak. Kami juga minta tempat bermain anak yang ada di mess Pemda Sentana difungsikan dan dilengkapi sarana prasarananya, tidak perlu menggunakan sarana pabrikan, yang biasa juga tidak masalah dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita," ungkapnya.
Saat berada di MPP, tim berniat mencari informasi soal tingginya angka perkawinan anak, namun saat tim mengunjungi Pengadilan Agama tidak ada satupun petugas yang standby di lokasi.
"Kami minta tolong sampaikan ke mereka, fungsi pendataan perceraian anak bisa kita intervensi untuk diselesaikan. Untuk Puspaga Sanggau sudah bagus namun masih perlu promosi. Tolong nanti di depan MPP itu pasangin plang Puspaga biar orang tahu keberadaannya. Kemudian di Perpustakaan, harus dibuat semenarik mungkin agar anak-anak tertarik mengunjungi dan bermain. Kami juga mengunjungi TP PKK. Karena persoalan Sanggau inikan tidak hanya perceraian anak tapi juga stunting. Kami melihat program PKK untuk menganani stunting terutama sudah mulai berjalan baik," pungkasnya.
Baca Juga: OMG Gelar Turnamen Voli dan Beri Bantuan Tandon Air di Kubu Raya
Menanggapi hasil temuan tim verifikasi lapangan dari Kemen P2A dan Kemenko PMK, Bupati Sanggau Paolus Hadi melalui staf ahlinya Rizma Aminin menyampaikan akan segera menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan. Catatan yang disampaikan tadi akan segera di koordinasikan.
"Mudah-mudahan dalam waktu 2 X 24 bisa kita komunikasikan sehingga apa-apa yang menjadi catatan tim di lapangan bisa kita selesaikan," pungkas Rizma.***(Abang Indra)