Network
/photo/2021/02/10/2473452586.jpeg)
WARTA PONTIANAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa melakukan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polres Landak, Rabu 10 Februari 2021.
Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro Ridwan mengatakan bahwa Polres Landak telah diusulkan kembali sebagai Satker Zona Integritas menuju wilayah WBK dan WBBM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep / 64 / REN.2.3./ 2021 tanggal 20 Januari 2021.
“Saat ini kita akan melaksanakan Pencanangan Zona Integritas, untuk itu saya mengharapkan kepada Ketua Program atau Tim Kerja di masing-masing unit agar saling sinergis dengan unit kerja lainnya, guna adanya keseragaman dalam menentukan indikator yang tertera pada Komponen pengungkit di masing-masing indikator dan komponen, yang mana hasil ini nantinya sebagai bahan penilian dari Tim Penilai Internal (TPI) dari Polda Kalbar maupun Mabes Polri,” ucap Ade Kuncoro.
Baca Juga: Jelang Imlek, Bupati Landak Minta Masyarakat Tionghua Tak Nyalakan Kembang Api
Lebih lanjut Ade Kuncoro menjelaskan bahwa perlu adanya dukungan dari segenap komponen dan elemen baik Pemerintah Daerah, Instansi terkait, masyarakat serta kinerja personel seluruh jajaran Polres Landak, sehingga di Tahun 2021 ini harus lebih baik dan lebihmeningkatkan kinerja guna meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan mendapat Nilai predikat baik.
“Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota diantaranya masih adanya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan sehingga dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk itu Saya mengharapkan kepada segenap jajaran Polres Landak untuk mendukung dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas melalui Pelayanan Publik baik di Satpas SIM, SKCK, dan SPKT,” terang Ade Kuncoro.
Untuk diketahui reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efesien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.
Baca Juga: Indeks Desa Membangun, Bupati Landak Minta Kades Isi Kuisioner Dengan Benar
Bupati Landak Karolin Margret Natasa dalam sambutannya mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi.
