Network
/photo/2021/03/23/406720500.jpg)
WARTA PONTIANAK - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Sutarmidji, hari ini menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Provinsi Kalbar, di ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Selasa 23 Maret 2021.
Sutarmidji menyampaikan, penyerapan pendapatan daerah menggalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 97,68 persen dari target yang ditentukan.
“Bahwa Pendapatan Daerah sebesar RP. 5,7 99 Triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 5,665 Triliun lebih atau 97,68 persen. Terdiri dari PAD Rp2,154 Triliun lebih, Dana perimbangan Rp3,506 Triliun lebih, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp4,137 Miliar lebih,” ungkap dia.
Dikatakannya, untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar 6,326 Triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 5,879 Triliun atau 92,93 persen yang meliputi belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
Baca Juga: 3 BUMD di Kapuas Hulu Diharapkan Bisa Dongkrak PAD
“Belanja Tidak Langsung yang direncanakan sebesar Rp3,721 Triliun lebih yang terealisasi sebesar Rp3,459 Triliun lebih atau 92,98 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp. 2,605 Triliun lebih, yang terealisasi sebesar Rp. 2,419 Triliun lebih atau 92,85 persen,” terang Gubernur Kalbar.
Kemudian, Sutarmidji menjelaskan, untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp577,26 Miliar lebih yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp50 Miliar, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp527,26 Miliar.
“Maka dari data tersebut secara total tidak terjadi defisit anggaran di tahun 2020,” tuturnya.
Pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar selain didukung oleh APBD juga mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat berupa dana Dekonsetrasi dengan anggaran sebesar Rp105 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp97 Miliar lebih atau 92,16 persen. Untuk Tugas pembantuan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 136 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp110 Miliar atau 81,03 persen.
“Dana Alokasi Khusus Rp373 Miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp349 Miliar lebih atau 93,42 persen,” kata dia.
Baca Juga: Ketua Satgas Covid-19 Nasional Minta Gubernur Kalbar Bentuk Satgas Khusus Perbatasan Negara
Sedangkan, untuk capaian pembangunan pada tahun 2020 yang lalu, Pemerintah Provinsi Kalbar pada misi yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan percepatan pembangunan infrastrukur yang dapat dilihat dari Indek Infrastruktur Kalbar mencapai 67,28 persen selaras dengan kebijakan nasional yang menitik beratkan pembangunan Infrastruktur sebagai prioritas yang utama.
“Rasio elektrifikasi yang mencapai 92 persen, Persentase Kemantapan jalan Provinsi sebesar 60,05 persen, persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik sebesar 53,68 persen, persentase rumah tangga berkases air minum sebesar 66,30 persen dan persentase rumah tangga berakses sanitasi sebesar 64,35 persen. Untuk tata Kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi B (68,15) dan SAKIP B (65,85),” lanjutnya.
Sutarmidji menambahkan, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas produktif dan inovatif dapat diketahui dari hasil capaian berupa peningkatan IPM Kalbar yang berada di angka 67,66 poin dengan komponen pendidikan meliputi rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,37 tahun dan angka harapan lama sekolah mencapai 12,6 tahun.
“Komponen kesehatan, angka harapan hidup mencapai 70,69 tahun dan komponen ekonomi pengeluaran per kapita per tahun Rp. 8,93 juta,” sambungnya.
Baca Juga: Gunakan Biji Kopi Lokal untuk Bantu Pendapatan Daerah
Untuk pertumbuhan ekonomi Kalbar sendiri, terkontraksi 1,82 persen lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang menggalami terkontraksi sebesar 2,07 persen.
“Jumlah desa mandiri pada tahun 2020 sebanyak 159 desa mandiri naik secara signifikan dari yang ditargetkan 214 desa mandiri. Indeks gini ratio pada angka 0,325 poin yang menunjukan bahwa pendapatan masyarakat Kalbar relative menjadi semakinmerata dan angka kemiskinan berada di 7,17 persen serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,81 persen,” pungkasnya. ***
