Kasus Alkes Rumah Sakit Putussibau 2013 di Kapuas Hulu, NCW: Kepastian Hukum Belum Jelas

WARTA PONTIANAK – Apakabar kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) 2013 RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau. Pasalnya hingga hari ini belum diketahui kejelasannya. Padahal kasus Alkes 2013 yang menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih Rp11 miliar ini sudah masuk dalam tahap penyidikan Polres Kapuas Hulu.

Parahnya lagi, Alkes dari 2013 yang ada di RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau ternyata sudah jadi bangkai karena banyak yang rusak dan telah dibuang oleh pihak rumah sakit.

Kasus ini pun mendapat sorotan dari Koordinator Wilayah Nusantara Corruption Watch (NCW) Kapuas Hulu. Pasalnya kasus pengadaan Alkes 2013 ini bukan hanya pernah dilakukan penyelidikan, namun juga sudah pernah dilakukan penyidikan.

"Dalam kasus ini tidak diketahui kepastian hukumnya, apakah dihentikan atau bagaimana belum ada penjelasan," kata Nelson Tambunan Korwil NCW Kapuas Hulu.

Tambunan menyampaikan, pihaknya yang ikut memantau kasus yang ditangani Polres Kapuas Hulu ini, terakhir diketahuinya sudah ada pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa namun tanpa nama tersangka.

"Siapa yang disidik atau diperiksa kita tidak tahu. Dan ini aneh menurut kami," ujarnya.

Baca Juga: Jaksa Temukan Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal Bunut Hilir 2018

Anehnya lagi kata Tambunan,  yakni berkaitan dengan dalam pandangan hukum suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara dengan orang yang patut diduga, seharusnya tidak boleh keluar dari daerah ini.

"Tapi yang terjadi orang yang patut diduga sudah pindah tugas. Ini membuat kita tercengang. Apalagi setelah kepindahan orang yang diduga ini kasus ini mulai macet hingga saat ini," kesalnya.