Jaksa Temukan Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal Bunut Hilir 2018

WARTA PONTIANAK – Proyek pembangunan Terminal di Kecamatan Bunut Hilir tahun 2018 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ditemukan adanya dugaan korupsi oleh Jaksa Kejari Kapuas Hulu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Eddy Sumarman saat ditemui diruangannya menyampaikan, awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat tanggal 25 Februari 2021 terkait diduga adanya penyimpangan dalam pembangunan terminal Bunut Hilir 2018.

"Saya sudah perintahkan kepada anggota untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan.  Dan diperoleh hasil bahwa memang terdapat penyimpangan dalam pembangunan terminal tersebut," katanya, Rabu 7 Juli 2021.

Eddy mengatakan, untuk menindaklanjutinya tanggal 14 April 2021 dirinya menerbitkan surat perintah operasi intelijen atau penyelidikan guna menentukan apakah penyimpangan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.

"Sebagai upaya memperoleh hasil penyelidikan yang komprehensif profesional dan objektif, maka tim penyidik Kejari Kapuas Hulu telah melakukan permintaan keterangan kepada 9 orang yang terlibat dalam pembangunan terminal tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Kayong Utara Masih Proses Penyelidikan Polda Kalbar

Eddy mengungkapkan, 9 orang yang sudah diperiksa tersebut diantaranya  PPK, PPTK, konsultan perencana, konsultan pengawas dan Direktur CV Jaya Abadi sebagai pelaksana pembangunan terminal tersebut.

Selain meminta keterangan kata Eddy, pihaknya juga tim jaksa melakukan pemeriksaan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan pembangunan terminal tersebut.

Setelah melalui rangkaian penyelidika, tim jaksa penyidik menemukan fakta - fakta sebagai berikut Dishub Kabupaten Kapuas Hulu melakukan kegiatan  pengadaan barang jasa berupa penimbunan atau pembangunan terminal dengan pagu anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp1,1 milyar.