Network
"Belum mengetahui dan belum juga mendapatkan laporan adanya istri kades dan perangkat desa yang menerima bansos Covid-19,”akunya.
Heru menerangkan, penyaluran BPNT berawal dari DTKS yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) RI. Menurut Heru, pada tahun 2015 lalu DTKS tersebut telah didata ulang. Namun, saat ini DTKS telah diperbaharui langsung oleh Kemensos.
Baca Juga: Kecelakaan Lalu Lintas di Semudun Mempawah, Kaki Kanan Syaiful Putus Ditabrak Truk
"Yang layak mendapatkan bansos ini adalah warga yang tidak mampu, miskin, penghasilan tidak tetap. Kalau seperti kepala desa harusnya dikembalikan jika mendapatkan bansos dan datanya dikeluarkan dari DTKS,”saran Heru.
Kades Malikian, Hendra Gustiawan saat dikonfirmasi tidak menampik jika istrinya tercatat sebagai penerima BPNT.
Dia mengaku data tersebut bersumber dari pusat sehingga dia menganggap bansos tersebut sebagai rezeki.
"Memang benar istri saya terdata sebagai penerima BPNT. Karena, yang mendata ini bukan dari desa melainkan pusat. Sehingga, kita juga tidak tahu jika nama istri saya tercatat sebagai penerima. Sudah rezeki kita, ya diambilah,”akunya saat dihubungi awak media, Jumat 3 Desember 2021 sore.
Hendra mengaku istrinya baru sekali menerima pencairan BPNT yang dilakukan pada bulan ke-11. Walaupun data yang diterima awak media, pencairan atas nama istri kades tersebut telah berlangsung sejak Juli lalu.
"Baru menerima sekali di bulan 11. Bantuannya berupa beras, buah-buahan, telur ayam dan sayur-sayuran jika dinominalkan sebesar Rp 200 ribu. Penyalurannya melalui E-Warung,”tegas dia.
Lebih jauh, Kades menyebut pihaknya telah melakukan pengurangan jumlah penerima BPNT di Desa Malikian. Yang semulanya sekitar 320 lebih, sekarang tersisa 218 orang saja.
