Network
WARTA PONTIANAK - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo meminta agar Penjabat Gubernur, Bupati dan Penjabat Wali Kota di Kalimantan Barat untuk konsen dalam upaya menurunkan stunting yang kini berada di 27,8 persen.
Hasto Wardoyo juga akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden guna melakukan evaluasi apabila terdapat satu daerah yang angka stuntingnya tidak mengalami penurunan.
"Stunting Kalbar di angka 27,8 persen. Saya minta perusahaan bisa menjadi bapak asuh anak stunting. Begitupula dengan Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Jika stunting tak turun akan saya lapor Kemendagri dan Presiden untuk dievaluasi," kata Hasto saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting Provinsi Kalbar, Rabu 6 September 2023.
Ia menjelaskan, bahwa indikator prestasi kinerja keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah salah satunya adalah stunting.
"Sekarang angka stunting di Kalbar 27,8 persen. Jika angka stuntingnya nanti tidak sampai di angka 15 persen maka ini akan menjadi tugas berat. Di mata presiden pastinya ini akan menjadi perhatian serius," tuturnya.
Baca Juga: Peduli Stunting, Polsek Sandai Berikan Bantuan Asupan Gizi Anak-anak dan Ibu Hamil
Di Kalbar sendiri dalam penanganan stunting perlu menyasar ke daerah strategis. Seperti di Sambas kata dia, penduduknya banyak kemudian dibeberapa kabupaten/ kota angka pernikahan dininya masih tinggi.
"Di Melawi sendiri, kawin usia mudanya masih banyak. Ini perlu perhatian," katanya.
Sehingga untuk mengejar 14 persen angka stunting di 2024 perlu kerja keras bagi Kalbar. Agar kasus stunting bisa turun, Hasto meminta agar para pasangan yang akan menikah betul-betul dikondisikan kesiapannya sehingga tidak menghasilkan stunting baru.
