Network
WARTA PONTIANAK – Masih minimnya serapan anggaran dinas PUPR Kayong Utara yang hanya berkisar 17 persen di bulan Agustus 2023, membuat Pj Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya meminta agar dapat dikaji secara utuh untuk dievaluasi bersama. Padahal penyampaian kegiatan setiap OPD disertai dengan data.
"Harus berbasis informasi dan data. Kalau tidak merampot,” ucap Romi Wijaya mengutip Bahasa Gubenur Kalbar, Sutarmidji periode 2018 -2023.
Dijelaskannya, beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab keterlambatannya pelaksanaan kegiatan pemerintah, dapat berdampak kepada serapan anggaran. Padahal dikatakan Romi, ketika anggaran sudah disetujui maka berbagai program yang disusun sudah dapat dijalankan.
“Misalnya ada perubahan regulasi, kawan – kawan tidak siap merespon itu. Sehingga ada keterlambatan. Kedua kadang – kadang ada keterlambatan juknis segala macam, salah satunya program – program khusus. Selanjutnya terkait budaya – budaya kerja kita yang perlu diubah, seperti kita melaksanakan tahapan – tahapan. Diawal tahun kita cukup santai tapi sibuk diakhir tahun, ini yang perlu kita ubah,” tuturnya.
Saat disinggung isu pelantikan diduga menjadi faktor penyebab banyak kegiatan pekerjaan pemerintahan yang menjadi alot, Romi tidak dapat memastikan, apakah isu pelantikan maupun rolling pejabat mempengaruhi serapan anggara tersebut.
Namun diakuinya, dampak psikologis kepada pejabat tersebut tentu ada, sehingga membuat para pejabat yang diisukan akan dilantik atau rolling ke tempat baru akan menahan kegiatan tersebut, sehingga berdampak alotnya pelaksanaan kegiatan pemerintah dan berimbas kepada serapan anggaran.
Baca Juga: Pemkab Sanggau Tetap Alokasikan Anggaran untuk Tenaga Kontrak
“Mungkin juga ada benarnya, mungkin juga tidak. Tapi memang ada dampak faktor psikologis pajabat, yang diisukan mutasi, padahal itu bisa saja tidak benar atau hoax,” katanya menduga.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kayong Utara, Budi Utomo di forum coffee morning memberikan penjelasan terkait serapan anggaran di bulan Agustus yang hanya mencapai 17 persen.
