Network
WARTA PONTIANAK – Petemuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama Penjabat (PJ) bupati, selain digunakan sebagai forum diskusi, juga dimanfaatkan para Alumni HMI untuk meminta solusi kepada PJ Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya tentang berbagai permasalahan yang ada di Kayong Utara.
Seperti yang disampaikan Nurhasanah, perwakilan dari alumni HMO yang berprofesi sebagai guru dalam forum tersebut menyampaikan tentang tunjangan terpencil bagi guru, konflik antara guru dan orang tua mengenai sanksi murid, serta bagaimana sistem rotasi mutase, terutama bagi guru di daerah terpencil terluar seperti di kepulauan.
Sementara Sekretaris Camat Teluk Batang, Akhmad Syafii menyoroti masalah makin sempitnya lahan pertanian di Kecamatan Teluk Batang, akibat beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Akhmad Syafii mengharapkan adanya intervensi langsung dari Pemerintah Daerah dengan kemudahan pupuk, pestisida dan irigasi.
Ibnu Hajan yang bekerja sebagai ASN di Kecamatan Simpang Hilir menyampaikan tentang bagaimana upaya mendapatkan bagi hasil bagi pemerintah daerah dari konsesi lahan, oleh perusahan-perusahan tambang atau sawit yang beraktivitas di Kabupaten Kayong utara.
Menanggapi berbagai permasalahn tersebut, Penjabat Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya memberikan beberapa solusi diantaranya, para guru memang perlu perhatian terutama bagi guru yang di daerah terpencil dengan skema mutasi dan rotasi terencana.
“Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), memang untuk guru tidak dapat disamakan dengan ASN struktural karena ada komponen waktu kerja efektif, beban kerja dan komponen perhitungan lainnya,”ungkapnya.
Baca Juga: HMI Cabang Pontianak Gelar Dialog Pemilu Damai 2024
Namun, lanjut Romi Wijaya, Kayong Utara sebenarnya lebih baik dalam jumlah pemberian TPP bagi guru yang belum sertifikasi, sehinggapihaknya berjanji akan mengkaji tunjangan atau insentif bagi kepala sekolah.
"Mengenai konflik antara guru dan orang tua siswa, kondisi saat ini berbeda dari masa lalu. Sebab, pola didikan di masa lalu tidak jarang memberikan hukuman fisik ke siswa. Akan tetapi tidak dianggap masalah oleh orang tua. Sehingga perlu disepakati formula tertentu mengenai sanksi. Mungkin bisa dilakukan pembahasan antara orang tua siswa dengan komite sekolah serta pihak guru," tutur Pj Bupati.
