Network
WARTA PONTIANAK – Anggota DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan Kunjungan Kerja Lintas Komisi, dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.
Kunjungan Kerja dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar, didampingi para Ketua Komisi DPRD seperti Ketua Komisi I, Lerry Kurniawan Figo, Ketua Komisi III Trisno dan Ketua Komisi IV Anwari.
Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sambas yang turut serta dalam kunjungan kerja dimaksud, diantaranya Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV.
Kunjungan lintas komisi dimaksud didampingi dari unsur Teknis Organisasi Perangkat Daerah seperti Asisten III Setda Kab Sambas, Perwakilan Inspektorat Kabupaten Sambas, Perwakilan Bappeda Kabupaten Sambas.
Di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI, Rombongan DPRD Kabupaten Sambas disambut langsung Harris Fadhly, selaku Plt Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI dan jajaran.
Maksud dan tujuan kunjungan ke BNPP RI dalam rangka mendalami informasi sekaligus mendapatkan saran masukan mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Sambas dalam pengelolaan perbatasan negara untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan isu-isu strategis perbatasan negara.
Dikatakan Ketua DPRD, legislatif banyak mendapatkan masukan dan informasi mengenai arah pengembangan perbatasan.
"Kunjungan DPRD ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI dalam rangka DPRD menggali informasi sudah sejauh mana program-program BNPP dalam pengembangan kemajuan pembangunan perbatasan negara di Kab Sambas," ujar Ketua DPRD Kabupaten Sambas.
Baca Juga: PLB KUMBA Kunjungi Masyarakat Perbatasan Dalam Layanan Penerbitan Pas Lintas Batas
Selain itu, dijelaskan H Abu Bakar, Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021, mendapat apresiasi dan perhatian penting dari DPRD Kabupaten Sambas. Kata dia, terdapat beberapa masukan dari BNPP untuk daerah dalam mendukung program pembangunan perbatasan.
"BNPP RI mendorong agar kedepannya, Kabupaten Sambas memiliki struktur organisasi yang khusus menangani Perbatasan. Mereka memang menyarankan agar dibentuk Nomenklatur Badan Pengelola Perbatasan ditingkat Daerah," ujar H Abu Bakar.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo. Kata dia, hasil masukan dari BNPP lainnya bagaimana mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.
"Kita bersyukur, Kab Sambas menjadi sasaran dari Inpres Nomor 1 tahun 2021 lalu. Walau sekarang sudah habis masa berlaku Inpres tersebut, dampak positif dari penerapan Inpres dimaksud, Perbatasan Kab Sambas memiliki beberapa dukungan Sarana Prasarana yang potensial, saran dari BNPP, sekarang tinggal bagaimana Daerah memberikan perhatian pada upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonominya lagi," tutur Figo.
Baca Juga: Jaga Keamanan dan Kestabilan Ekonomi di Perbatasan, Kepolisian Lakukan Border Policing
Diakui dia, pengembangan perbatasan di Wilayah Kabupaten Sambas, memang masih terdapat kendala tertentu seperti masih banyaknya wilayah yang masuk hutan kawasan dan lain sebagainya.
"Termasuk tantangan belum adanya nomenklatur khusus yang fokus pada pengelolaan perbatasan. Saran BNPP RI, memang diperlukan badan pengelola perbatasan tingkat daerah. Ini akan menjadi perhatian kami dilegislatif, bagaimana nantinya ini menjadi point penting untuk kami sampaikan ke Pemerintah daerah," tegas Figo. ***
