Network
WARTA PONTIANAK – Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi di berbagai sektor.
Berangkat dari hal tersebut, penulis buku Border Policing yang juga Serdik Sespimmen 63, Kompol Bellen Anggara Pratama, tertarik untuk membahas mengenai pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia.
Hal ini didasari oleh kondisi bahwa kawasan perbatasan belum dikelola secara baik, dan belum adanya konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif, dan integrative.
Beberapa tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan antara lain, jumlah penduduk yang kurang dan penyebaran yang tidak merata serta keterbatasan infrastruktur.
Bahkan, tingkat pendidikan dan kesehatan serta kualitas sumber daya manusia (SDM), masih relatif rendah dan industri pengolahan belum berkembang, sehingga kegiatan perekonomian masih tergantung pada produk mentah.
Demikian pula dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang kurang terkendali serta lemahnya sistem informasi dan komunikasi.
“Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security belt),” ungkap Kompol Bellen Anggara Pratama, usai Launching Buku Border Policing, di Gedung Utaryo Sespim Polri, Lembang, Bandung, Jawa Barat.
Namun di lain pihak, terbatasnya prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia di bidang keamanan juga terjadi. Misalnya di Polres Sambas, Polres Ketapang, Polres Sanggau, Polres Sintang dan Polres Kapuas Hulu telah menyebabkan lemahnya pola pemolisian berbasis kewilayahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Irjen Kementan Dorong Peran Serta Gereja Dalam Menjaga Ketahanan Pangan di Daerah Perbatasan
