WARTA PONTIANAK - Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) tahun depan diubah.
Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos) Muhadjir Effendy menyatakan penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST).
"Bansos Jabodetabek skema yang kami gunakan ialah BST, tapi teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya Senin 14 Desember 2020.
Baca Juga: Tanggapi Harga Vaksin Covid-19, dr Tirta: Kukira Gratis, Coba Dana Korupsi Bansos Buat Subsidi
Terkait penyaluran BST, ia membuka opsi kerja sama dengan PT Pos (Persero). Alasannya, tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun bank.
Selain itu, seperti diberitakan Galamedia berjudul "Akhirnya! Bansos Covid-19 Tahun 2021 Bakal Disalurkan Dengan Uang Tunai" Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kebutuhan pokok.
Pasalnya, ia mengakui salah satu kelemahan dari BST adalah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan.
Ia khawatir uang bansos itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.
Baca Juga: Pakai KTP Cek Online dtks.kemensos.go.id untuk Dapat Bansos BST Rp 300 Ribu Per KK PKH
"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," ujarnya.
Sementara itu, untuk bansos di luar Jabodetabek masih menggunakan skema awal, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial covid-19. Meliputi, program kartu sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selanjutnya untuk program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, serta BST khusus penanganan covid-19 untuk 10 juta KPM.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.
"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," kata Muhadjir yang juga menjabat sebagai Menko PMK tersebut.
Baca Juga: Cek Penerima Bansos BST di dtks.kemensos.go.id, Desember Cair
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi bansos Jabodetabek.
Juliari diduga memungut jatah sebesar Rp10 ribu untuk setiap paket bansos. Dengan jatah tersebut, komisi anti rasuah menduga Juliari mengantongi uang dari bansos Jabodetabek sebesar Rp17 miliar.***