Network
Kendati demikian, Mulyanto meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai positif rencana penghapusan premium di Jawa, Madura, dan Bali pada Januari 2021 tersebut.
Hal itu adalah karena penghapusan tersebut sangat mendukung komitmen Presiden Joko Widodo pada Kesepakatan Paris (Paris Agreement).
Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta segera merevisi aturan mengenai pendistribusian BBM jenis premium, terutama di Jamali, Bali.
“Aturan kewajiban pendistribusian premium, bertolak belakang dengan Paris Agreement. Untuk itu tak ada jalan lain, Kementerian ESDM harus segera merevisi aturan tersebut,” ujar Mamit Setiawan.
Baca Juga: Update Kasus Corona 24 November 2020 di Indonesia, Total 506.302 Terkonfirmasi
“Sehingga tak ada lagi kewajiban pendistribusian premium, dan ini bisa diawali di Jamali,” ucapnya menambahkan.
Mamit Setiawan mengatakan revisi aturan sangat penting, baik sebagai bentuk dukungan terhadap Paris Agreement, dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
“Dengan demikian, revisi memang harus dilakukan. Indonesia akan jadi sorotan internasional, jika kebijakannya bertolak belakang dengan komitmen Presiden dalam Paris Agreement,” tuturnya.***
