Network
WARTA PONTIANAK - Isu adanya Partai Demokrat yang ingin diambil oleh pejabat di lingkaran pemerintahan Joko Widodo beredar. Yang menjadi pertanyaan siapa yang mau mengambilnya?
Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyatakan bahwa Moeldoko yang mau mengambil alih posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Hal itu disampaikan Andi Arief setelah menerima banyak pertanyaan terkait siapa orang terdekat Presiden Jokowi yang terlibat dalam isu pengambilalihan kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
Baca Juga: AHY sebut Ada Pejabat di Lingkaran Jokowi yang Ingin Rebut Partai Demokrat
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” cuit Andi Arief, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @Andiarief_ pada Senin, 1 Februari 2021.
Hal itulah, kata Andi Arief menjadi alasan mengapa AHY mengirim surat kepada Presiden Jokowi, untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait terlibatnya pejabat di lingkar Presiden dalam isu itu.
Karena menurutnya, seperti diberitakan Pikiran Rakyat Tasikmalaya berjudul "Terkait Isu Penggulingan AHY dari Kepemimpinan Partai Demokrat, Andi Arief: Jawaban Saya KSP Moeldoko" saat merencanakan pengambilalihan tersebut menyatakan telah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi.
“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” tulis Andi Arief.
Baca Juga: SBY Mendadak Minta Pemegang Kekuasaan Lebih Bermoral dan Beradab dalam Berpolitik
Sebelumnya, AHY telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait berita ada pihak yang akan mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY juga mengatakan ada lima orang yang terlibat dalam perencanaan pengambilalihan jabatannya.
Di mana satu kader yang masih aktif dan tiga kader Partai Demokrat lainnya yang sudah tidak aktif.
Selain itu, satu orang yang berasal dari lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.
Baca Juga: SBY Nilai Politik Identitas Sangat Berbahaya
Moeldoko pun sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait isu pengambilalihan tersebut.***(Yuda Fauzan/Pikiran Rakyat Tasikmalaya)
