Network
WARTA PONTIANAK – Belum rincinya garis besar anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait penambahan anggaran penanganan Covid-19 membuat Komisi IX DPR menunda rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Dengan mengucap alhamdulillah, rapat kita skors sampai besok," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Senin, 1 Februari 2021, dilansir dari Antara.
Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana menyinggung tentang perbedaan angka untuk pengadaan vaksin pada bahan yang disampaikan Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Panglima TNI Nyatakan Vaksin Covid-19 Berikan Harapan Baru
Sri mengatakan, dalam bahan yang disampaikan Kementerian Kesehatan tersebut ada yang menyatakan dalam nominal rupiah, ada pula yang menyebutkan dalam persentase, tetapi bila diperhitungkan nominalnya tidak sesuai.
"Berapa angka yang tepat? Kami perlu lampiran sehingga tahu mana yang benar dan keliru dalam angka," tuturnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan rapat kerja di DPR tersebut merupakan pertemuan untuk membahas anggaran Kementerian Kesehatan, bukan semata-mata pemerintah melaporkan anggarannya kepada legislatif.
Baca Juga: Tuntut Proses Hukum Penggunaan Anggaran Covid-19, Solmadapar Demo Kejati Kalbar
"Kita membedah bersama apa yang dibutuhkan Kementerian Kesehatan. Kami setuju dengan kawan-kawan lain, rapat ini harus disertai data yang benar-benar kita butuhkan sehingga bisa menyebutnya pembahasan bersama," katanya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menilai paparan anggaran Kementerian Kesehatan tidak ada yang baru.
Netty berharap Kementerian Kesehatan dalam memaparkan peta jalan anggaran 2021 secara komprehensif untuk reformasi dunia kesehatan.
Baca Juga: Seusai Divaksin Kali Kedua, Menkes Budi: Tak Ada Efek Serius, Cuma Ingin Makan Banyak
"Saya sependapat untuk menghentikan rapat dan memperbaiki paparan yang lebih jelas dan peta jalan serta desain anggaran yang akan digunakan dalam reformasi dunia kesehatan," katanya.
Menanggapi pendapat anggota Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan anggaran-anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19 yang disampaikannya belum final dan masih dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya.
Baca Juga: MUI Menjamin dan Memastikan Vaksin Sinovac Halal
"Pemerintah mencanangkan rencana penambahan anggaran untuk mengatasi pandemi pada kisaran Rp110 triliun hingga Rpp130 triliun yang akan membuat program-program yang sudah diajukan menjadi lebih kecil," katanya.***
