Network
WARTA PONTIANAK – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2003-2008, Jimly Asshiddiqie menanggapi laporan atas dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim Mabes Polri.
Melalui cuitannya di Twitter, Jimly Asshiddiqie menyatakan sedih mengetahui ada orang yang melaporkan presiden.
"Sedih jg dg adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yg dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI," tulis Jimly Asshiddiqie dikutip dari akun twitternya @JimlyAs, Minggu 28 Februari 2021.
Baca Juga: Tanggapi Soal Kerumunan Massa Saat Kunker Presiden di NTT, Haikal Hassan Justru Membela Jokowi
Menurut Jimly Asshiddiqie yang juga mantan Ketua DKPP ini, sudah ada aturan di UUD 45 yang mengatur proses kasus pelanggaran hukum oleh Kepala Negara dan Pemerintahan (Presiden).
Sedih jg dg adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yg dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI. Presiden itu kepala negara & kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hkm sdh ada aturannya di UUD45, yaitu diproses di DPR, ke MK&MPR, bukan ke POLRI via peradilan biasa— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) February 28, 2021
Jimly Asshiddiqie menyatakan, jika Presiden melanggar hukum maka bisa diproses di DPR, lalu ke MK dan MPR, bukannya di Polri.
"Presiden itu kepala negara & kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hkm sdh ada aturannya di UUD 45, yaitu diproses di DPR, ke MK&MPR, bukan ke POLRI via peradilan biasa," jelasnya di Twitter.
Baca Juga: Rocky Gerung sebut Kabinet Jokowi Mulai Saling 'Serang'
Sebelumya dikabarkan bahwa pada Kamis 25 Februari 2021, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan melaporkan Presiden Joko Widodo atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid-19 ke Bareskrim Mabes Polri, terkait kunjungan kerjanya ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).***
