Network
Untuk itu, Pemerintah perlu memperkuat koordinasi seluruh stakeholder dalam meningkatkan mempercepat pemulihan ekonomi nasional berbasis koperasi dan UMKM di wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Dengan dibukanya beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Kalimantan Barat seperti PLBN Aruk, Nanga Badau dan Jagoi Babang, diharapkan mampu mengakomodasi kegiatan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Malaysia.
"Dalam hal ini, Polri dapat berperan dalam aspek pembinaan dan penindakan hukum," jelasnya.
Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk mencegah berbagai permasalahan pada bidang Koperasi dan UMKM seperti kendala perizinan lembaga, perizinan produk dan pemasaran, pembinaan mental kewirausahaan serta pelatihan keterampilan.
Baca Juga: Hotspot Tertinggi di Sanggau, BPBD dan TNI Bangun Pos Karhutla di Perbatasan Entikong
Bellen menambahkan, hal ini selaras merupakan tindak lanjut program prioritas Kapolri poin 5 yaitu Mendukung Terciptanya Ekosistem Inovasi dan Kreativitas yang Mendorong Kemajuan Indonesia yang memuat transformasi nasional.
Dalam konteks pemolisian, Polda Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam menjalankan kegiatan yang mendukung pembangunan di daerah dengan mengimplementasikan konsep Border policing.
Border policing sendiri mengacu pada upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan kestabilan ekonomi di wilayah perbatasan. Konsep ini merupakan pengembangan dari pola pemolisian berbasis wilayah dan berbasis dampak masalah dengan melibatkan tindakan pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi tantangan dan ancaman terkait dengan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.
Penerapan Border Policing dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di daerah perbatasan.
Baca Juga: Bea Cukai Amankan Mobil Mewah Berstandar Militer yang Diselundupkan Melalui Perbatasan Negara
