Network
Letak kontroversi UU ITE umumnya ada pada pasal-pasal dalam bagian kedua ini. Para kritikus berpendapat bahwa poin-poin tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan menyebarkan informasi di ranah daring.
Selain itu, frasa dalam pasal-pasal tertentu dianggap multitafsir dan rawan disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi terhadap pengguna internet.
Sebagai contoh, pasal mengenai pencemaran nama baik kerap kali dianggap sebagai alat bagi pihak yang berkuasa untuk membungkam kritik dari masyarakat.
UU ITE mengalami revisi terbaru pada Desember 2023 melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Harapannya revisi ini dapat mengatasi kelemahan dari UU ITE sebelumnya dan menyeimbangkan kebutuhan akan ketertiban ruang siber dengan kebebasan berekspresi pengguna internet.
Baca Juga: Fraksi PPP Dukung Kebijakan Jokowi Revisi UU ITE
Masih terlalu dini untuk menilai dampak dari revisi tersebut, namun masyarakat dan para pakar tetap mencermati proses penegakan hukum pasca revisi UU ITE diharapkan dapat berjalan secara adil dan tidak menghalangi kebebasan berekspresi yang wajar. ***
