WARTA PONTIANAK - Partai-partai oposisi di Venezuela telah mengumumkan bahwa akan berpartisipasi dalam pemilihan regional dan kotamadya yang dijadwalkan dihelat pada November 2021 mendatang. Keputusan politik tersebut, sekaligus membalikkan keadaan dari aksi boikot Pemilu yang sebelumnya dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Pengumuman tersebut disampaikan pada Selasa 31 Agustus 2021 lalu, selang beberapa hari sebelum oposisi dan pemerintah Presiden Nicolás Maduro diharapkan bertemu di Mexico City untuk melanjutkan negosiasi guna menemukan jalan keluar bersama dari kebuntuan politik di Venezuela.
Dalam pertemuan antara oposisi dan pemerintah, kedua belah pihak sepakat untuk membahas masalah Pemilu sebagai bagian dari dialog, yang secara resmi dimulai awal bulan September 2021 ini.
Baca Juga: 5 Orang Hilang dan 1 Selamat saat Helikopter Angkatan Laut AS Jatuh di Laut
Agenda yang disepakati oleh perwakilan Nicolas Maduro dan oposisi untuk negosiasi mencakup pemantau pemilu, penolakan kekerasan, reparasi bagi korban kekerasan, langkah-langkah sosial dan ekonomi serta pencabutan sanksi internasional, yang telah dikenakan pada perusahaan minyak negara, pemerintah, pemimpin dan lain-lain.
Pemilihan kepala daerah dan kotamadya di Venezuela sendiri akan dijadwalkan pada 21 November 2021 mendatang.
Partai-partai oposisi yang tergabung dalam sebutan “Platform Kesatuan” dan dipimpin oleh Juan Guaido memboikot pemilihan sebelumnya, termasuk pemilihan kembali Nicolas Maduro sebagai Presiden Venezuela pada Mei 2018, dengan alasan bahwa Venezuela tidak memiliki kondisi untuk kontes yang bebas dan adil.
Baca Juga: Mahkamah Agung Amerika Serikat Tolak Blokir Larangan Aborsi di Texas
Melalui sebuah pernyataan, kelompok itu memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilihan mendatang setelah musyawarah internal yang sulit, dan dimotivasi oleh tantangan serius yang dihadapi negara serta urgensi untuk menemukan solusi permanen.
Seperti diketahui, jutaan orang di Venezuela hidup dalam kemiskinan di tengah upah rendah dan harga pangan yang tinggi akibat tingkat inflasi terburuk di dunia dan dolarisasi ekonomi yang tidak teratur.
Badan bantuan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa satu dari setiap tiga orang warga negara Venezuela sedang berjuang untuk mengkonsumsi cukup kalori harian.
Krisis politik, sosial dan ekonomi negara itu, yang dikaitkan dengan anjloknya harga minyak dan dua dekade sistem pemerintahan yang carut marut, dan ditambah dengan situasi pandemi Covid-19 melanda.
Baca Juga: Israel Peringatkan AS soal Membuka Konsulat Kembali di Yerusalem
“Kami tahu bahwa pemilihan ini tidak akan adil, pemilihan konvensional, kediktatoran telah memberlakukan hambatan serius yang membahayakan ekspresi perubahan rakyat Venezuela, namun, kami memahami bahwa itu akan menjadi medan perjuangan yang berguna menuju pemilihan presiden dan legislatif di masa depan," ujar pernyataan kelompok oposisi seperti dikutip dari Aljazeera, Kamis 2 September 2021.
Menyusul pengumuman itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam sambutan yang disiarkan televisi setempat mengatakan, bahwa kedaulatan rakyat telah diberlakukan kembali.
“Siklus stabilitas politik telah dibuka yang harus setidaknya sampai 2030. Setiap suara yang terlihat adalah komitmen untuk dialog, perdamaian, rekonsiliasi," ujarnya.***